Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp4,7 Triliun untuk Program Cek Kesehatan Gratis

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah memperluas akses layanan kesehatan dengan meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai Senin, 10 Februari. Program ini menjadi bagian dari strategi besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan bahwa CKG bukan hanya sekadar layanan kesehatan gratis, tetapi juga langkah konkret pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. 

Seiring dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif ini bertujuan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan kesadaran kesehatan yang lebih baik.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa kesehatan dan pendidikan berjalan seiring. Dengan layanan ini, kita ingin masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga produktivitasnya meningkat," ujar Hasan saat meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Wanakerta, Karawang.

BACA JUGA:Ekonom Ingatkan Efisiensi Anggaran Berpotensi Hambat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

BACA JUGA:Bappenas Gandeng BRI Perluas Akses Permodalan Dukung Swasembada Pangan

Selain menjamin layanan kesehatan yang setara bagi semua kalangan, pemerintah juga memastikan sistem pelayanan berbasis teknologi. Hasan mengapresiasi kesiapan fasilitas kesehatan di daerah, termasuk penggunaan teknologi digital yang memungkinkan masyarakat memantau riwayat kesehatan mereka secara daring.

Dengan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, CKG akan diterapkan secara bertahap berdasarkan siklus hidup masyarakat. Program ini mencakup tiga kategori utama:

1. CKG Ulang Tahun, yang dimulai hari ini untuk anak usia 0-6 tahun serta masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam rentang 30 hari setelah ulang tahun di Puskesmas maupun klinik mitra BPJS Kesehatan.

2. CKG Sekolah, yang akan dimulai pada Juli 2025, menyasar siswa usia 7-17 tahun di berbagai sekolah.

3. CKG Khusus Ibu Hamil dan Balita, yang akan tersedia di Puskesmas dan Posyandu guna mendukung kesehatan ibu dan anak.

Melalui langkah ini, pemerintah berupaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional, menjadikannya lebih inklusif dan sebanding dengan negara-negara maju. (jawapos)