KPU Cabut Aturan Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres dari Publik

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Selasa , 16 Sep 2025 - 20:18

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin (dua kanan), didampingi sejumlah komisioner KPU, Yulianto Sudrajat (kiri), Idham Holik (dua kiri), August Mellaz (tengah), dan Iffa Rosita (kanan) memberikan keteragan pers terkait pembatalan Keputusan-Joanito De Saojoao-Berita Satu Photo

BELITONGEKSPRES.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mencabut Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang semula menetapkan 16 dokumen persyaratan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik tanpa persetujuan pihak terkait.

Ketua KPU Afifuddin di Jakarta, Selasa 16 September, menyampaikan bahwa pembatalan ini dilakukan setelah KPU berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk Komisi Informasi Pusat (KIP), untuk meninjau kembali status keterbukaan dokumen tersebut.

Ia menjelaskan, regulasi sebelumnya disusun dengan merujuk pada Peraturan KPU, Undang-Undang Pemilu, serta ketentuan hukum lainnya. Namun, KPU juga wajib menyesuaikan kebijakan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Afif menegaskan, pembatalan keputusan ini merupakan bentuk respon terhadap partisipasi publik, kritik, dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci agar pemilu berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sebelumnya, 16 dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres ditetapkan KPU sebagai informasi yang hanya dapat diakses publik dengan izin capres-cawapres bersangkutan. Kini kebijakan tersebut dibatalkan demi meningkatkan transparansi proses pemilu.

Berikut daftar dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres yang dinyatakan sebagai informasi yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan oleh KPU:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran warga negara Indonesia.

2. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum.

4. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

kpu cabut aturan pembatasan akses dokumen capres-cawapres dari publik                            belitongekspres.com - komisi pemilihan umum (kpu) resmi mencabut keputusan nomor 731 tahun 2025 yang semula menetapkan 16 dokumen persyaratan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik tanpa persetujuan pihak terkait.
ketua kpu afifuddin di jakarta, selasa 16 september, menyampaikan bahwa pembatalan ini dilakukan setelah kpu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk komisi informasi pusat (kip), untuk meninjau kembali status keterbukaan dokumen tersebut.
ia menjelaskan, regulasi sebelumnya disusun dengan merujuk pada peraturan kpu, undang-undang pemilu, serta ketentuan hukum lainnya. namun, kpu juga wajib menyesuaikan kebijakan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 dan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
afif menegaskan, pembatalan keputusan ini merupakan bentuk respon terhadap partisipasi publik, kritik, dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial. 
baca juga:wapres gibran: reshuffle sudah dipertimbangkan matang, termasuk evaluasi kinerja
baca juga:nasdem sebut paw ahmad sahroni dan nafa urbach tunggu putusan mkd
menurutnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci agar pemilu berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.
sebelumnya, 16 dokumen persyaratan pendaftaran capres-cawapres ditetapkan kpu sebagai informasi yang hanya dapat diakses publik dengan izin capres-cawapres bersangkutan. kini kebijakan tersebut dibatalkan demi meningkatkan transparansi proses pemilu.
berikut daftar dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres yang dinyatakan sebagai informasi yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan oleh kpu:
1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran warga negara indonesia.
2. surat keterangan catatan kepolisian dari markas besar kepolisian negara republik indonesia.
3. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh komisi pemilihan umum.
4. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada komisi pemberantasan korupsi.
baca juga:sri mulyani pamit, minta hormati privasinya usai lepas jabatan
baca juga:budi arie akui tak kaget diganti, sebut hal wajar dalam pemerintahan
5. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.
6. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
7. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir.
8. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon.
9. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
10. surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
11. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
12. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
baca juga:2 prajurit tni yang terlibat penculikan dan pembunuhan kacab bank bumn ternyata dari kopassus
baca juga:kpk siap umumkan tersangka kasus korupsi kuota haji kemenag 2023–2024
13. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan g.30.s/pki dari kepolisian.
14. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden secara berpasangan.
15. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.
16. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu. (beritasatu)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 17 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan