Ketika Solidaritas Menjadi Penjaga Nyawa

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, saat ini terdapat lebih dari 1,7 juta kali transaksi dilakukan setiap harinya lewat JKN. DI balik angka itu ada orang-orang yang berobat, anak-anak yang dirawat, operasi yang dilakukan, dan keluarga yang tidak harus kehilangan harta bendanya untuk biaya rumah sakit.

Lompatan serupa juga terlihat dari sisi pembiayaan. Pada tahun-tahun awal, dana layanan kesehatan yang dibayarkan hanya sekitar seratus triliun rupiah. Tahun 2025, angkanya sudah menyentuh lebih dari dua ratus triliun rupiah.

Bukan hanya soal angka dan cakupan, BPJS Kesehatan kini membentuk program inovasi “Masyarakat Peduli JKN” sebuah gerakan inisiatif yang mengajak masyarakat untuk membantu membayar iuran kelompok rentan.

Sistemnya pun semakin adaptif. Kini, pasien tak harus berdesakan di rumah sakit hanya untuk mendaftar. Inovasi melalui aplikasi mobile JKN mengurangi waktu tunggu di rumah sakit yang sebelumnya bisa mencapai 6 jam menjadi hanya 2,5 jam. ​​​​​​

Bahkan proses lainnya bisa dilakukan dari ponsel seperti untuk mengakses riwayat pelayanan Kesehatan dalam 12 bulan terakhir (riwayat kunjungan, tindakan medis, dan obat yang diberikan) melalui i-Care JKN, PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp), VIKA (Voice interactive JKN), hingga Care Center 165.

“Ini sistem sudah terpadu, setiap hari kami bisa tahu, misalnya, berapa operasi yang berlangsung, di mana saja,” ujar Pakar Jamkesmas yang juga pernah menjadi Dekan FK UGM termuda itu.

BACA JUGA:Satu Rumah Satu Sarjana Antarkan Asa Mengenyam Pendidikan Tinggi

“Keberhasilan ini tidak banyak diketahui publik. Padahal belum tentu ditemukan di banyak negara,” katanya sambil tersenyum.

Namun, sebagaimana disampaikan Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mohammad Mulyadi kepada ANTARA, yang lebih mendesak adalah ketika layanan benar-benar diberikan dengan layak dan merata.

“Supaya semua orang tidak cuma bisa berobat, tapi juga dapat layanan yang benar-benar bagus,” ujar Profesor Riset Bidang Kepakaran Sosiologi Politik itu.

Menurutnya, program JKN sendiri dinilai sebagai alat negara yang efektif untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan secara menyeluruh, dari masyarakat perkotaan hingga pelosok. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan masih perlu diperkuat, agar tidak ada ketimpangan kualitas layanan.

“Saya rasa saat ini kualitas layanan sudah semakin baik dan memang seharusnya seperti itu. Tidak boleh ada perbedaan kualitas layanan antardaerah, jangan sampai ada peserta yang merasa dipinggirkan,” kata lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) angkatan 1998 tersebut.

Menjaga keseimbangan antara cakupan layanan, mutu, dan keberlanjutan pembiayaan menjadi tantangan penting yang tidak bisa dikesampingkan. Menurut Mulyadi yang juga merupakan tim ahli Revisi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) itu, sistem kesehatan nasional memerlukan pendekatan menyeluruh yang berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kondisi nyata di lapangan, tentang apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, dan apa yang mampu disediakan negara.

BACA JUGA:Kemarau Basah Momentum Memahami Tanah Secara Spasial

Karena itu, reformasi tak cukup hanya sebatas penyesuaian iuran, melainkan juga mencakup penguatan tata kelola dana agar dikelola secara efisien, transparan, dan senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sebab di tengah kompleksitas dan tantangan pelayanan kesehatan, kehadiran BPJS Kesehatan sering kali menjadi penopang terakhir bagi jutaan orang yang jatuh sakit tanpa cukup daya untuk membayar.