Mengurai Akar Premanisme Ormas Lewat Strategi Ekonomi Inklusif

Reporter: Rafi Natapradja, S.H |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 12 Jun 2025 - 22:25

Ilustrasi: Para pembicara dalam acara diskusi publik yang digelar Divisi Humas Polri dengan tema "Semangat Kebangkitan Menuju Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Kamtibmas yang Kondusif" berfoto bersama di sebuah hotel di Ja--(ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

Kedua regulasi ini mengatur fasilitas penanaman modal berupa insentif fiskal dan non-fiskal, khususnya bagi industri padat karya serta usaha yang melibatkan pemberdayaan UMKM dan koperasi.

Fasilitas tersebut antara lain berupa pajak penghasilan untuk bidang usaha dan/atau di daerah tertentu (tax allowance), pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), kemudahan perizinan berusaha, serta dukungan ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Bagi warga masyarakat, pemerintah telah mempermudah akses bagi pelaku UMKM melalui fasilitasi perizinan berusaha, serta intervensi dalam bentuk kewajiban investor untuk menjalin kemitraan seperti subkontrak dan kerja sama operasi dengan UMKM. Ini sebagaimana diatur dalam PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Selain itu, pemerintah juga memiliki regulasi dan kebijakan jaring pengaman sosial untuk mengatasi pengangguran, seperti program Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja.

Dalam mengatasi masalah premanisme, pemerintah membutuhkan penegakan hukum yang disertai dengan reformasi regulasi dan kebijakan yang mendorong pengarusutamaan ekonomi inklusif sehingga mengatasi pengangguran sebagai akar masalah.

Pemerintah dapat memperluas fasilitas penanaman modal dalam bentuk insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha yang secara aktif menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dengan melibatkan dan memberdayakan warga masyarakat, termasuk Ormas, tidak terbatas hanya pada UMKM.

Mendorong pelaku usaha untuk turut serta dalam pelibatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dapat menjadi langkah strategis dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan keamanan, ketertiban umum, dan pengangguran.

Kolaborasi ini juga berpotensi menekan tindak pidana serta perbuatan melawan hukum yang kerap dilakukan oleh preman dan oknum Ormas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan UU 17/2013 tentang Ormas, pelaku usaha dapat bekerja sama dengan Ormas untuk memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk pelatihan, magang, dan program pemberdayaan lain yang sah secara hukum.

Salah satu manfaat langsung yang dirasakan pelaku usaha adalah keuntungan secara komersial melalui pengurangan pajak, retribusi, dan biaya-biaya tertentu.

Sementara itu, bagi masyarakat yang tergabung dalam Ormas, regulasi dan kebijakan ini menjadi peluang untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat.

Kebijakan ini juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Sementara itu, bagi warga yang tergabung dalam Ormas, regulasi dan kebijakan ini akan mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan yang produktif serta memberdayakan mereka secara berkelanjutan.

Upaya ini juga diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetensi sesuai tuntutan dunia usaha dan industri.

mengurai akar premanisme ormas lewat strategi ekonomi inklusif                            jakarta, belitongekspres.com - selama lima tahun terakhir, indonesia telah menjalankan reformasi regulasi dan kebijakan secara signifikan guna menarik investasi dan menyederhanakan proses perizinan berusaha, terutama melalui penerapan undang-undang cipta kerja (uu 6/2023).
investasi memegang peran krusial dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja. karena itu, menjaga agar kegiatan investasi dan usaha berlangsung aman dan bebas dari gangguan menjadi sama pentingnya dengan upaya menarik investasi itu sendiri.
pemerintahan prabowo menargetkan penanaman modal asing (pma) senilai 118 miliar dolar as atau sekitar rp1.900 triliun pada tahun 2025, sebagai bagian dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
kementerian investasi dan hilirisasi melaporkan realisasi investasi sebesar 29 miliar dolar as (rp465 triliun) untuk kuartal pertama 2025 dengan proporsi signifikan dari pma dan penanaman modal dalam negeri dari sektor industri dan pertambangan.
selain itu, pembentukan sovereign wealth fund danantara, disertai berbagai diskusi dan pertemuan strategis dengan lembaga pengelola investasi negara lain, perusahaan multinasional, dan para miliarder, mencerminkan langkah serius pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi.
baca juga:kepala pco hasan nasbi tegaskan pemerintah berantas premanisme, bukan ormas
langkah ini juga menjadi sinyal positif atas komitmen negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target ambisius sebesar 8 persen.
terlepas dari berbagai capaian luar biasa tersebut, investasi di indonesia belum sepenuhnya luput dari tantangan dan hambatan akibat maraknya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan preman dan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas). 
hal ini telah menjadi perhatian dunia internasional, khususnya setelah terjadinya insiden di sejumlah fasilitas produksi kendaraan listrik milik china dan vietnam di subang, jawa barat.
akar permasalahan
berdasarkan laporan dari badan reserse kriminal (bareskrim) kepolisian negara republik indonesia (polri), tercatat sebanyak 4.207 tindak pidana yang dilakukan oleh preman dan oknum ormas. 
tindak pidana ini berkisar dari tindak pidana ringan di jalanan hingga tindak pidana oleh kelompok terorganisasi, seperti pemerasan, pengancaman, penyerangan, dan perusakan properti.
sejumlah kasus tertentu meliputi permintaan uang keamanan dan uang lingkungan secara ilegal, permintaan uang tunjangan hari raya keagamaan (thr) di luar hubungan kerja, dan pemerasan terkait dengan pemberian jatah proyek atau kontrak tanpa tender atau lelang.
baca juga:polri imbau masyarakat aktif laporkan aksi premanisme lewat kanal resmi
dari berbagai modus tersebut, pengangguran muncul sebagai salah satu akar penyebabnya. mantan wakil presiden jusuf kalla juga mengakui pengangguran sebagai akar tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh preman dan oknum ormas. 
mereka melakukan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan formal, hal yang juga ditegaskan oleh asosiasi industri, ekonom, dan data statistik.
badan pusat statistik (bps) melaporkan jumlah pengangguran mencapai 7,2 juta jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka (tpt) per februari 2025 sebesar 4,76 persen.
tingkat pengangguran dalam suatu negara merupakan salah satu indikator dari perwujudan ekonomi inklusif. menurut world bank dan mckinsey & co., ekonomi inklusif adalah sistem yang membuka akses bagi masyarakat miskin dan kelompok yang kurang terlayani untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
sistem ini juga mendorong setiap individu untuk menjadi produktif serta memiliki kendali dalam mengarahkan dan mengembangkan kehidupannya.
presiden prabowo subianto pada mei 2025 memberikan mandat kepada kabinetnya untuk menindak tegas masalah premanisme dan oknum ormas. 
instruksi ini ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas gabungan (satgas) yang dipimpin oleh kementerian koordinator bidang politik dan keamanan, serta melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk kementerian hukum, kementerian dalam negeri, dan polri.
satgas ini bertugas mengoordinasikan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh preman dan oknum ormas, melalui penerapan sanksi administratif dan pidana, termasuk pidana penjara. 
langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan usaha, dengan menekankan pendekatan penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera.
baca juga:operasi pekat digelar, kapolri: tak ada toleransi untuk premanisme
sayangnya pembentukan satgas ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pengangguran sebagai akar dari munculnya fenomena premanisme berkedok ormas yang mengganggu investasi dan usaha.
mengandalkan pendekatan penghukuman seperti pidana penjara tanpa diimbangi dengan reformasi regulasi dan kebijakan investasi yang mendukung ekonomi inklusif berisiko menciptakan dampak negatif jangka panjang. pendekatan semacam ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
seperti masalah over-kapasitas lembaga permasyarakatan dan kesulitan bagi mantan narapidana untuk reintegrasi kembali ke masyarakat dan memperoleh pekerjaan.
saat ini, indonesia telah memiliki sejumlah regulasi dan kebijakan investasi yang mendukung investor dan warga masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
bagi investor, terdapat pp 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta perpres 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang memberikan kepastian hukum dalam berusaha.
kedua regulasi ini mengatur fasilitas penanaman modal berupa insentif fiskal dan non-fiskal, khususnya bagi industri padat karya serta usaha yang melibatkan pemberdayaan umkm dan koperasi.
fasilitas tersebut antara lain berupa pajak penghasilan untuk bidang usaha dan/atau di daerah tertentu (tax allowance), pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), kemudahan perizinan berusaha, serta dukungan ketenagakerjaan dan keimigrasian.
bagi warga masyarakat, pemerintah telah mempermudah akses bagi pelaku umkm melalui fasilitasi perizinan berusaha, serta intervensi dalam bentuk kewajiban investor untuk menjalin kemitraan seperti subkontrak dan kerja sama operasi dengan umkm. ini sebagaimana diatur dalam pp 7/2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan umkm.
selain itu, pemerintah juga memiliki regulasi dan kebijakan jaring pengaman sosial untuk mengatasi pengangguran, seperti program kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja.
baca juga:indef sebut motif ekonomi picu praktik premanisme dan pungli
dalam mengatasi masalah premanisme, pemerintah membutuhkan penegakan hukum yang disertai dengan reformasi regulasi dan kebijakan yang mendorong pengarusutamaan ekonomi inklusif sehingga mengatasi pengangguran sebagai akar masalah.
pemerintah dapat memperluas fasilitas penanaman modal dalam bentuk insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha yang secara aktif menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dengan melibatkan dan memberdayakan warga masyarakat, termasuk ormas, tidak terbatas hanya pada umkm.
mendorong pelaku usaha untuk turut serta dalam pelibatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat menjadi langkah strategis dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan keamanan, ketertiban umum, dan pengangguran.
kolaborasi ini juga berpotensi menekan tindak pidana serta perbuatan melawan hukum yang kerap dilakukan oleh preman dan oknum ormas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
berdasarkan uu 17/2013 tentang ormas, pelaku usaha dapat bekerja sama dengan ormas untuk memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk pelatihan, magang, dan program pemberdayaan lain yang sah secara hukum.
salah satu manfaat langsung yang dirasakan pelaku usaha adalah keuntungan secara komersial melalui pengurangan pajak, retribusi, dan biaya-biaya tertentu. 
sementara itu, bagi masyarakat yang tergabung dalam ormas, regulasi dan kebijakan ini menjadi peluang untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat.
kebijakan ini juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
sementara itu, bagi warga yang tergabung dalam ormas, regulasi dan kebijakan ini akan mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan yang produktif serta memberdayakan mereka secara berkelanjutan.
upaya ini juga diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetensi sesuai tuntutan dunia usaha dan industri.
lebih lanjut, secara tidak langsung, partisipasi aktif dari pelaku usaha yang didukung oleh insentif dari pemerintah akan mencegah preman dan/atau oknum ormas terlibat dalam aktivitas tidak produktif, tindak pidana, dan perbuatan melawan hukum. 
baca juga:upaya membasmi premanisme
dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan konflik dan gesekan sosial antara pelaku usaha dan masyarakat, serta mendukung terciptanya keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan kegiatan usaha.
reformasi regulasi dan kebijakan investasi yang mengakomodasi ekonomi inklusif memerlukan partisipasi dari dpr sebagai pembuat undang-undang, pemerintah sebagai otoritas, pelaku usaha, ormas, serta warga masyarakat untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak.
pelibatan dan pemberdayaan warga masyarakat serta ormas oleh pelaku usaha harus memperhatikan regulasi dan kebijakan yang berlaku, seperti uu 17/2013, pp 5/2021, pp 7/2021, dan perpres 10/2021.
dengan berlandaskan aturan tersebut, usulan perubahan regulasi dapat diarahkan untuk mengatasi masalah premanisme dan oknum ormas, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. 
*) rafi natapradja, s.h. adalah konsultan hukum dengan spesialisasi di bidang pma, merger dan akuisisi, serta hukum korporasi (general corporate).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 13 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan