BNPB Perkirakan Biaya Perbaikan Kerusakan Bencana Sumatera Capai Rp51,82 Triliun

BELITONGEKSPRES.COM - BNPB memperkirakan kebutuhan anggaran hingga Rp51,82 triliun untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Nilai tersebut masih dapat berubah karena pendataan korban dan dampak kerusakan di tiga provinsi itu belum selesai.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan perkiraan biaya tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu malam 7 Desember. Ia menegaskan bahwa angka itu merupakan data sementara yang terus disempurnakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Suharyanto, kebutuhan pemulihan khusus di Aceh diperkirakan mencapai Rp25,41 triliun. Sementara itu, Sumatra Utara membutuhkan sekitar Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat diperkirakan memerlukan Rp13,52 triliun. “Ini merupakan estimasi nasional dari Kementerian PU yang dihimpun dari tiga provinsi,” ujarnya.

Anggaran pemulihan akan dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kepada para korban dan pengungsi, mempercepat penyaluran bantuan bagi ahli waris korban meninggal atau hilang, serta memastikan stok logistik tercukupi mulai dari desa hingga tingkat kabupaten atau kota.

BACA JUGA:Banjir Rob Rendam 81 Bangunan di Belitung Timur, BPBD Pastikan Situasi Terkendali

BACA JUGA:Banjir Rob Rendam Ratusan Rumah di Pangkalpinang, Warga Mengungsi Cari Tempat Aman

Ia menambahkan bahwa wilayah yang telah menunjukkan perbaikan kondisi, seperti sebagian Sumatra Barat dan Sumatra Utara, akan segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses ini dilakukan bertahap sesuai tingkat pemulihan masing-masing daerah.

Pada tahap rehabilitasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang terdampak. Huntara akan dibangun oleh personel TNI dan Polri, sedangkan pembangunan huntap akan dilakukan setelah hunian sementara selesai. Untuk relokasi warga, BNPB meminta dukungan Kementerian Perumahan dalam penyediaan hunian tetap. (ant)