Bukti Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan Tanpa Tambang, Pertanian dan Pariwisata Jadi Andalan

"Satu-satunya lapangan usaha yang memberikan kontribusi negatif pada triwulan III adalah pertambangan. Sektor lain semuanya tumbuh positif," ucap Wahyudin dalam paparan resmi berita statistik pada Rabu (5/11/2025).

Pemerintah Provinsi NTB dinilai perlu mulai menyiapkan strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada sektor pertambangan. Selama ini, hasil penjualan produk tambang sebagian besar hanya mengalir ke kas perusahaan, sedangkan daerah hanya memperoleh porsi kecil dari bagi hasil maupun dividen.

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan tanpa tambang bukan berarti menolak investasi atau pertumbuhan, melainkan mengubah arah pembangunan agar lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif, ramah lingkungan, dan berorientasi jangka panjang.

Diversifikasi Ekonomi

Sektor pertambangan dinilai hanya memberikan pertumbuhan ekonomi semu karena tidak berkontribusi pada pembentukan struktur ekonomi jangka panjang dan bersifat tidak terbarukan. 

Ketika ekspor hasil tambang dibatasi, pertumbuhan ekonomi daerah cenderung terkontraksi. Sebaliknya, saat ekspor kembali lancar, pertumbuhan meningkat --menunjukkan bahwa sektor ini sangat bergantung pada faktor eksternal.

Ekonom Universitas Mataram (Unram) Iwan Harsono menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di NTB tidak semata ditopang oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang totalnya hanya sekitar Rp25 triliun dari gabungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada tahun 2024, produk domestik regional bruto (PDRB) NTB atas dasar harga berlaku mencapai Rp182,26 triliun. Dari jumlah tersebut, pendorong utama pertumbuhan justru berasal dari sektor swasta.

“Dengan dana publik yang terbatas, pemerintah harus mampu menciptakan regulasi yang kondusif agar sektor swasta tumbuh optimal. Basis ekonomi NTB sesungguhnya berada pada pertanian dan pariwisata,” kata Iwan Harsono.

BACA JUGA:Prabowo Pastikan Indonesia Jadi Negara Ramah Investasi Bagi Investor Global

Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi maritim yang dianugerahi 401 pulau kecil, dua pulau besar, serta dua gunung berapi bersejarah yang pernah memengaruhi iklim dunia, memiliki potensi luar biasa untuk membangun ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan kekayaan alam tersebut, NTB perlu sigap mengembangkan sektor-sektor produktif guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang saat ini menyerap sekitar 35,37 persen dari total penduduk bekerja harus dioptimalkan melalui penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir. Bila sektor ini mampu berdiri kuat, kebutuhan bahan baku pangan tidak perlu lagi bergantung dari luar provinsi karena dapat dipenuhi secara mandiri oleh masyarakat lokal.

Pencapaian ketahanan pangan menjadi tujuan utama agar memberi manfaat menyeluruh, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Ketiga sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi NTB, sekaligus fondasi untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Dari sisi pariwisata, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa. Program wisata yang dikembangkan pun idealnya tidak hanya menonjolkan keindahan alam, tetapi juga memperkenalkan keunikan budaya dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan Kualitas Manusia