Gelombang PHK Massal Ancam Ekonomi Indonesia, Ini Solusi dari Celios

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 09 May 2025 - 23:47

Ilustrasi: pemutusan hubungan kerja (PHK)--(freepik)

Dalam menghadapi badai PHK ini, Bhima menilai peran aktif pemerintah menjadi krusial. Ia mendorong adanya peningkatan belanja negara secara ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang terdampak.

“Ketika sektor swasta sedang melakukan penghematan, maka kuncinya ada di pemerintah untuk meningkatkan belanja dan mendorong stimulus fiskal,” ujarnya.

Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Tim khusus ini bertugas mempertemukan para korban PHK dengan perusahaan-perusahaan yang masih membutuhkan tenaga kerja melalui platform bursa kerja digital dan offline.

Hal ini dinilai lebih efektif dibanding membiarkan para pekerja mengandalkan sektor informal yang rawan dan tidak stabil.

Selain itu, Bhima menekankan pentingnya peran BUMN dan anak usahanya untuk menjadi bagian dari solusi. BUMN harus membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperluas rekrutmen bagi korban PHK.

Dorongan Revisi UU Ketenagakerjaan dan Penghapusan Diskriminasi Kerja

Bhima juga menyoroti adanya hambatan sistemik berupa syarat kerja yang diskriminatif. Banyak korban PHK kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena terbentur syarat usia, jenis kelamin, hingga pengalaman kerja yang tak masuk akal.

Ia pun mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar praktik diskriminatif tersebut dihapuskan, terutama dalam rekrutmen BUMN dan perusahaan besar lainnya.

"Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menghapus syarat-syarat lamaran kerja yang diskriminatif menjadi sangat urgen dan mendesak agar para korban PHK dapat kembali bekerja di sektor formal," tegasnya.

Selain menjamin lapangan kerja, Bhima juga menekankan agar hak-hak korban PHK seperti pesangon dan pembayaran BPJS benar-benar dipenuhi. Hal ini bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga moral dan tanggung jawab sosial negara terhadap rakyatnya.

Jalan Keluar dari Krisis

Situasi PHK massal bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, melainkan soal keberlanjutan ekonomi nasional. Jika tidak segera direspons dengan kebijakan fiskal yang agresif dan strategi perlindungan tenaga kerja yang inklusif, Indonesia bisa menghadapi tekanan sosial yang lebih dalam.

gelombang phk massal ancam ekonomi indonesia, ini solusi dari celios                            jakarta, belitongekspres.com – perekonomian indonesia tengah dihadapkan pada ancaman serius yang mengintai stabilitas sosial dan daya beli masyarakat: gelombang pemutusan hubungan kerja (phk) yang kian meluas.
para pengamat ekonomi mengingatkan, jika tidak segera ditangani dengan langkah konkret dan terarah, phk bisa menjadi pemicu krisis multidimensi yang berdampak jangka panjang.
direktur eksekutif center of economic and law studies (celios), bhima yudhistira adhinegara, menyebut phk sebagai “vicious cycle” atau lingkaran setan yang dapat menjerumuskan indonesia dalam stagnasi konsumsi dan penurunan produktivitas.
“semakin banyak phk terjadi, permintaan dari industri akan menurun, padahal banyak sektor yang kini mengandalkan konsumsi domestik. hal ini pada gilirannya akan menyebabkan lebih banyak phk lagi,” ungkap bhima, dikutip dari beritasatu, jumat (9/5/2025).
baca juga:industri media terpuruk: 1.200 karyawan kena phk, nico siahaan ungkap penyebabnya
perang dagang global dan serbuan impor perparah situasi
bhima menyoroti beberapa penyebab utama yang melatarbelakangi gelombang phk, mulai dari tekanan global hingga persoalan struktural dalam negeri.
salah satu faktor dominan adalah dampak lanjutan dari perang dagang global yang menurut prediksi akan menyebabkan sekitar 1,2 juta pekerja indonesia kehilangan pekerjaan sepanjang 2025.
sektor-sektor padat karya seperti garmen, pakaian jadi, dan alas kaki menjadi yang paling rentan terdampak. banyak perusahaan di industri tersebut dipaksa melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja, demi bertahan di tengah situasi yang tidak menentu.
tak hanya itu, bhima juga menegaskan bahwa tantangan dari dalam negeri—khususnya banjirnya barang impor murah—ikut memperparah kondisi industri lokal.
baca juga:kemenaker ungkap strategi tekan pengangguran di tengah maraknya phk
banyak negara kini mencari pasar baru akibat tertutupnya akses ekspor, dan indonesia menjadi sasaran utama karena tingginya konsumsi domestik.
"industri dalam negeri tertekan karena harus bersaing dengan produk impor yang jauh lebih murah, membuat perusahaan tidak punya pilihan lain selain efisiensi dengan phk," jelasnya.
pemerintah harus hadir lebih aktif: perlu stimulus dan satgas phk
dalam menghadapi badai phk ini, bhima menilai peran aktif pemerintah menjadi krusial. ia mendorong adanya peningkatan belanja negara secara ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang terdampak.
“ketika sektor swasta sedang melakukan penghematan, maka kuncinya ada di pemerintah untuk meningkatkan belanja dan mendorong stimulus fiskal,” ujarnya.
baca juga:bi jaga stabilitas rupiah, phk massal bayangi ekonomi indonesia
salah satu solusi yang ia tawarkan adalah pembentukan satuan tugas (satgas) phk. tim khusus ini bertugas mempertemukan para korban phk dengan perusahaan-perusahaan yang masih membutuhkan tenaga kerja melalui platform bursa kerja digital dan offline.
hal ini dinilai lebih efektif dibanding membiarkan para pekerja mengandalkan sektor informal yang rawan dan tidak stabil.
selain itu, bhima menekankan pentingnya peran bumn dan anak usahanya untuk menjadi bagian dari solusi. bumn harus membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperluas rekrutmen bagi korban phk.
dorongan revisi uu ketenagakerjaan dan penghapusan diskriminasi kerja
bhima juga menyoroti adanya hambatan sistemik berupa syarat kerja yang diskriminatif. banyak korban phk kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena terbentur syarat usia, jenis kelamin, hingga pengalaman kerja yang tak masuk akal.
baca juga:phk meningkat, bi sebut berpotensi hambat pertumbuhan ekonomi indonesia
ia pun mendorong revisi undang-undang ketenagakerjaan agar praktik diskriminatif tersebut dihapuskan, terutama dalam rekrutmen bumn dan perusahaan besar lainnya.
"revisi undang-undang ketenagakerjaan untuk menghapus syarat-syarat lamaran kerja yang diskriminatif menjadi sangat urgen dan mendesak agar para korban phk dapat kembali bekerja di sektor formal," tegasnya.
selain menjamin lapangan kerja, bhima juga menekankan agar hak-hak korban phk seperti pesangon dan pembayaran bpjs benar-benar dipenuhi. hal ini bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga moral dan tanggung jawab sosial negara terhadap rakyatnya.
jalan keluar dari krisis
situasi phk massal bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, melainkan soal keberlanjutan ekonomi nasional. jika tidak segera direspons dengan kebijakan fiskal yang agresif dan strategi perlindungan tenaga kerja yang inklusif, indonesia bisa menghadapi tekanan sosial yang lebih dalam.
baca juga:apindo tegaskan fokus pada penciptaan lapangan kerja bagi korban phk
dengan langkah yang tepat dan respons cepat dari pemerintah, gelombang phk bisa diredam, sekaligus membuka jalan bagi reformasi sektor ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 21 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan