Adakan Sosialisasi Perizinan Kapal Nelayan, Dinas Perikanan Belitung Dorong Kepatuhan

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Dodi Pratama |

Kamis , 31 Jul 2025 - 14:13

Sosialiasi perizinan kapal perikanan di Dinas Perikanan Belitung, Kamis (31/07/2025)--(Doddy BE)

Lalu, reasliasinya hampir dikatakan 100 persen, kalaupun ada yang belum mengurus pas kecil itu tidak sampai 10 kapal.

"Nah, yang jadi permasalahan itu pass besar, yang dulu ngurusnya jauh ada di Pelembang, Jakarta, Jambi dan lainnya," kata Firdaus Zamri.

Menurut Firdaus, sekitar satu bulan lalu, Kantor KSOP Kelas IV Pangkal Balam telah mendapatkan kewenangan sebagai pelabuhan tempat pendaftaran kapal untuk melayani masyarakat nelayan dan pengusaha perkapalan berkedudukan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kapal dengan ukuran GT ≥ 7 dalam pengurusan pendaftaran dan kebangsaan kapalnya.

"Kemarin kita sudah ada komitmen KSOP, kita dan DPMPTSPP untuk membantu pelaksanaan ini," sebutnya.

Firdaus menerangkan, persyaratan pengurusan pas besar itu bisa dipenuhi oleh nelayan dan terbilang simpel.

Ia memaparkan, persyaratan itu seperti surat permohonan dari pemilik, foto copy surat ukur, bukti hak milik dan karena kapal itu kapal tradisional sehinggga berupa surat keterangan ukur dan surat tukang yang diketahui camat.

Lalu, surat keterangan tukang dilampiri surat keterangan hak milik yang diketahui camat, kemudian identitas pemilik berupa KTP, akta pendirian perusahaan sedangkan perorangan hanya perlu KTP pemilik serta fotocopy NPWP.

Selain itu, jika dikuasakan maka mereka membuat surat kuasa.

"Nah itu tidak ada syarat yang memberatkan dan itu nanti daftar online," ujarnya.

Firdaus menambahkan, selama ini nelayan Belitung harus mengurus pas besar itu ke luar Babel, sehingga harus menempuk jarak jauh, maka selama ini menyebabkan tersendatnya pengurus pas besar itu.

Apalagi, selama ini jarang nelayan melakukan pengurusan izin kapal secara langsung, melainkan menggunakan jasa orang lain atau perantara, sehingga dipastikan ada biaya lebih yang dikeluarkan nelayan.

"Kali ini yang perlu dibayar hanya PNBP dan diluar itu tidak ada bayar. Maka kita himbau nelayan kita yang urus nanti sehingga tidak menggunakan pihak ketiga yang memerlukan ongkos," pungkasnya.

Kemudian Firdaus berharap, jika komitmen bersama nelayan itu segera dilaksanakan, maka waktu tiga bulan kedepan semua nelayan itu sudah memiliki surat izin kapal itu.

adakan sosialisasi perizinan kapal nelayan, dinas perikanan belitung dorong kepatuhan                            tanjungpandan, belitongekspres.com - pemerintah kabupaten belitung terus komitmen mendukung nelayan belitung memiliki perizinan kapal perikanan.
hal itu tertuang dalam sosialisasi perizinan kapal nelayan, bertempat di dinas perikanan kabupaten belitung, pada kamis (31/07/2025).
sosialisasi itu membahas berbagai materi yakni sertifikat kelaikan kapal perikanan dan penerbitan ppkp dan e-bkp, lalu perizinan berusaha subsektor perikanan seperti siup, sipi dan sikpi serta penerbitan surat rekomendasi pembelian bbm bersubsidi sektor perikanan.
plt asisten perekonomian dan pembangunan setda kabupaten belitung, syamsudin, mengatakan dinas perikanan belitung mengundang para pelaku usaha perikanan dalam rangka memenuhi persyaratan terkait pembelian bbm bersubsidi sektor perikanan.
"nah, salah satu syarat untuk memperoleh itu, nelayan harus memilki surat-surat berizinan kapal," kata syamsudin kepada belitong ekspres.
baca juga:kodim 0414 belitung adakan penyuluhan wasbang di simpang pesak
menurut syamsudin, pihaknya tidak menginginkan adanya nelayan belitung yang tidak mendapatkan bbm bersubsidi, dengan alasan mereka tidak memiliki kelengkapan itu.
"jadi kita undang mereka agar segera mengurus itu, dan batas waktu maksimal tiga bulan," ujarnya.
ia tidak menampik, jika tiga bulan kedepan masih ada masyarakat nelayan yang belum memiliki surat untuk mendapatkan bbm subsidi itu.
maka, kebijakan akan dilakukan, apalagi akan diterapkan sistem barcode kedepannya.
"tinggal keseriusan kawan-kawan nelayan kita, kalau mereka tidak melaut, kita juga yang susah dan itu banyak dampaknya," bebernya.
syamsudin menyebutkan, dalam proses pengurusan surat perizinan kapal itu, pihak dinas perikanan belitung akan membantu proses itu terutama sistem online itu.
baca juga:pemkab belitung tutup pendaftaran calon sekda, simak siapa saja
sementara itu, kepala dinas perikanan kabupaten belitung, firdaus zamri mengatakan, kapal nelayan dibawah 6 gross tonnage (gt) cukup dengan pass kecil yang diterbitkan oleh ksop tanjungpandan. 
lalu, reasliasinya hampir dikatakan 100 persen, kalaupun ada yang belum mengurus pas kecil itu tidak sampai 10 kapal.
"nah, yang jadi permasalahan itu pass besar, yang dulu ngurusnya jauh ada di pelembang, jakarta, jambi dan lainnya," kata firdaus zamri.
menurut firdaus, sekitar satu bulan lalu, kantor ksop kelas iv pangkal balam telah mendapatkan kewenangan sebagai pelabuhan tempat pendaftaran kapal untuk melayani masyarakat nelayan dan pengusaha perkapalan berkedudukan di wilayah kepulauan bangka belitung yang memiliki kapal dengan ukuran gt ≥ 7 dalam pengurusan pendaftaran dan kebangsaan kapalnya.
"kemarin kita sudah ada komitmen ksop, kita dan dpmptspp untuk membantu pelaksanaan ini," sebutnya.
baca juga:festival olahraga anak gantung 2025 dimulai, ribuan siswa meriahkan ajang sebulan penuh
firdaus menerangkan, persyaratan pengurusan pas besar itu bisa dipenuhi oleh nelayan dan terbilang simpel.
ia memaparkan, persyaratan itu seperti surat permohonan dari pemilik, foto copy surat ukur, bukti hak milik dan karena kapal itu kapal tradisional sehinggga berupa surat keterangan ukur dan surat tukang yang diketahui camat.
lalu, surat keterangan tukang dilampiri surat keterangan hak milik yang diketahui camat, kemudian identitas pemilik berupa ktp, akta pendirian perusahaan sedangkan perorangan hanya perlu ktp pemilik serta fotocopy npwp.
selain itu, jika dikuasakan maka mereka membuat surat kuasa.
"nah itu tidak ada syarat yang memberatkan dan itu nanti daftar online," ujarnya.
firdaus menambahkan, selama ini nelayan belitung harus mengurus pas besar itu ke luar babel, sehingga harus menempuk jarak jauh, maka selama ini menyebabkan tersendatnya pengurus pas besar itu.
baca juga:rsud marsidi judono belitung bangun ruangan sitotoksik
apalagi, selama ini jarang nelayan melakukan pengurusan izin kapal secara langsung, melainkan menggunakan jasa orang lain atau perantara, sehingga dipastikan ada biaya lebih yang dikeluarkan nelayan.
"kali ini yang perlu dibayar hanya pnbp dan diluar itu tidak ada bayar. maka kita himbau nelayan kita yang urus nanti sehingga tidak menggunakan pihak ketiga yang memerlukan ongkos," pungkasnya.
kemudian firdaus berharap, jika komitmen bersama nelayan itu segera dilaksanakan, maka waktu tiga bulan kedepan semua nelayan itu sudah memiliki surat izin kapal itu.
oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi alasan tidak mengurus dokumen kapal.
"kita berharap tidak sampai pas besar tapi juga sipi atau sikpi juga. ini kebaikan untuk mereka dan sisi lain untuk dinas perikanan yang memerlukan itu karena yang mengeluarkan rekom itu dinas kabupaten dan bph migas mensyaratkan adanya dokumen kapal itu," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 1 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan