Prabowo Sebut Program Makan Bergizi Gratis Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan

Selasa 10 Dec 2024 - 21:18 WIB
Reporter : Erry Frayudi
Editor : Erry Frayudi

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar menyelamatkan anak-anak Indonesia. Menurutnya, inisiatif ini juga berpotensi memberdayakan ekonomi di tingkat desa.

"Makan bergizi bukan hanya soal kesehatan anak-anak, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi di desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi," ungkap Prabowo saat menghadiri seremoni Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Prabowo mengungkapkan bahwa program ini telah menyebabkan peredaran uang di desa meningkat hingga 800 persen. 

Ia menjelaskan, "Dengan dukungan dana desa sebesar Rp 1 miliar per desa setiap tahun, program Makan Bergizi dapat menghasilkan peredaran uang sekitar Rp 8 miliar per desa per tahun. Ini berarti ada peningkatan yang signifikan."

BACA JUGA:Prabowo Ungkap Alokasi Anggaran Tertinggi dalam APBN 2025 Adalah Pendidikan

BACA JUGA:Menko Airlangga Ungkap Strategi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2025

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengembalikan dana daerah yang selama ini tersedot ke pusat. "Kami ingin mengalirkan kembali uang yang sebelumnya ke Jakarta, agar sekarang bisa turun ke desa-desa," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional sedang menghitung alokasi anggaran untuk setiap wilayah dalam rangka pelaksanaan program ini. Rencananya, setiap satuan wilayah akan mengelola anggaran berkisar antara Rp 7-10 miliar, dengan variasi tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Angka ini juga mempertimbangkan jumlah penerima program, yang mencakup balita, anak usia sekolah, serta ibu hamil dan menyusui.

"Setiap satuan pelayanan akan mengelola dana sekitar Rp 7-10 miliar, dan jumlah ini akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah," kata Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pada 2 November 2024. (dis)

Kategori :