Diberitakan sebelumnya, Tim hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur (Beltim) nomor urut 01, Burhanudin-Ali Reza (BEBUAT), resmi mengajukan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA:Laporan Dugaan Money Politik Pilkada Beltim 2024 Dihentikan, Bawaslu: Tak Memenuhi Unsur
BACA JUGA:Prioritas Pembangunan 2025, Dinas PUPR Beltim Fokuskan Infrastruktur dan Hunian Layak
Menanggapi langkah tim hukum BEBUAT yang mengajukan gugatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Beltim Danny Sugara menilai hal itu sebagai hak masing-masing pihak.
Namun, Danny Sugara menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menangani kasus yang melibatkan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Untuk dapat dikategorikan bersifat TSM (terstruktur, sistematis dan masif) pelanggaran harus mencakup minimal 50 persen wilayah kabupaten. Itu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memproses laporan tersebut,” jelasnya, Sabtu 7 Desember 2024.
Danny berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait laporan yang diajukan.
BACA JUGA:Perkuat Sinergi Demi Pembangunan Daerah, Dinas PUPR Beltim Gandeng Awak Media
BACA JUGA:Ada Ancaman Pasca Pilkada Beltim 2024, Pengacara Tegaskan Masyarakat Tidak Boleh Diintimidasi
Sementara itu, Tim hukum Paslon BEBUAT resmi mendaftarkan permohonan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 6 Desember 2024 malam.
Langkah ini dilakukan karena dugaan pelanggaran serius berupa politik uang yang disebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan nomor urut 02, Kamarudin Muten (Afa)-Khairil Anwar.
Gugum Ridho Putra, selaku ketua tim hukum BEBUAT menyatakan bahwa mereka memiliki bukti kuat terkait pembagian uang dan pemberian materi lainnya yang dilakukan tim pasangan AFA untuk memengaruhi pemilih di hampir seluruh kecamatan di Beltim.
“Kami memiliki bukti cukup bahwa tim AFA (Kamarudin Muten-Khairil Anwar) membagi-bagikan uang secara masif. Ini melanggar prinsip demokrasi yang jujur dan adil,” ujar Gugum dalam siaran pers yang diterima Belitong Ekspres.
BACA JUGA:KPU Beltim Tetapkan Hasil Pilkada 2024, Pasangan Kamarudin-Khairil Unggul
BACA JUGA:Pilkada 2024: Tingkat Partisipasi Warga Beltim Tertinggi di Babel
Pasangan Kamarudin-Khairil sebelumnya dinyatakan menang dengan selisih suara yang signifikan. Namun, Tim Hukum BEBUAT menegaskan bahwa kemenangan tersebut tidak sah karena diduga diperoleh melalui praktik politik uang yang melanggar hukum.