MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Belitung Timur (Beltim), Mathur Noviarsyah, menyatakan tidak banyak perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Ia bersyukur pembahasan Rancangan APBD Tahun 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Beltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan lancar.
Menurut Sekda Beltim, secara prinsip tidak banyak perubahan signifikan dalam dokumen RAPBD yang telah disusun. Termasuk anggaran-anggaran yang sebelumnya sempat dibahas mendalam.
Pada akhirnya, diputuskan sebagaimana yang kita susun di RAPBD," ujar Mathur seusai mengikuti rapat paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Beltim, Sabtu 30 November 2024.
BACA JUGA:Bupati Beltim Apresiasi Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Penetapan APBD 2025
BACA JUGA:Ada Dugaan Kecurangan TSM Pilkada Belitung 2024, Kubu IM dan Berhasyl akan Buat Laporan
Mathur juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang disebutnya masih menghadapi tantangan serupa dengan daerah lain di Indonesia.
"Kondisi daripada keuangan pemerintah daerah memang seperti itu, tidak hanya di Kabupaten Beltim, namun juga di seluruh Indonesia untuk tahun 2025," jelasnya.
Mathur menjelaskan bahwa dalam RAPBD 2025 belum dianggarkan program makan bergizi sehat. Hal disebabkan belum adanya pedoman dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut.
"Sementara ini, kami mendapat informasi bahwa anggaran untuk program makan bergizi sehat telah disediakan atau dianggarkan di pusat. Namun, pedoman dan petunjuk teknisnya sampai sekarang belum ada," jelasnya.
BACA JUGA:PT GIA Bakal Bangun Smelter Alumina di Belitung Awal 2025, Serap 2.000 Tenaga Kerja
BACA JUGA:Pelaku Pembunuhan Sadis Istri dan Bayi Akhirnya Ditangkap, Suami Sempat Kabur
Dengan penetapan APBD 2025, Mathur berharap program-program prioritas yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Beltim, meskipun ada beberapa program yang masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Rapat paripurna ini menjadi bagian akhir dari proses pembahasan RAPBD 2025 yang telah melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan TAPD, dalam rangka memastikan kebijakan anggaran daerah berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.