Selain memastikan pilkada berjalan damai tanpa konflik di kalangan masyarakat, Pemkot Surakarta juga berusaha memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada.
Surat edaran telah dikeluarkan untuk mengingatkan ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), agar menjaga netralitas mereka.
Pemkot juga memiliki satuan tugas khusus yang berfungsi mengawasi netralitas ASN. Satgas ini juga bertugas menyosialisasikan netralitas ASN hingga tingkat kelurahan. Upaya preventif lebih diutamakan, meskipun regulasi tentang sanksi bagi ASN yang tidak netral tetap berlaku.
Dhoni mengaku akan menindak tegas ASN jika terbukti tidak netral dalam pilkada kali ini. Harapannya dengan adanya pencegahan, tidak perlu ada ASN yang terkena sanksi hanya karena terbukti tidak netral pada pilkada.
"Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan yang masuk terkait ASN yang tidak netral," katanya. Netralitas ASN menjadi penting karena mereka adalah pilar pemerintahan yang harus tetap profesional, meski berada di tengah hiruk-pikuk kontestasi politik.
Ia meyakini ASN maupun masyarakat sudah memiliki kedewasaan dalam berpolitik, termasuk bagaimana menggunakan hak suara dengan tepat pada hari pencoblosan mendatang.
BACA JUGA:Habib Abdurrahman Asad Al-Habsyi: Yakin Coblos Nomor 2 di Pilkada Belitung 2024
Komitmen mitra kerja
Menciptakan pilkada damai bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat maupun mitra kerja terkait. Untuk menciptakan pilkada damai tentu membutuhkan kedewasaan berpolitik masyarakat.
Kedewasaan berpolitik yang terjadi di Solo terlihat dari minimnya konflik yang terjadi selama masa kampanye.
Selain itu, selama dua kali debat yang diikuti oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa-Bambang Nugroho dan Respati Ardi-Astrid Widayani, tak ada gesekan berarti yang terjadi pada pendukung dua pasangan calon.
Dukungan FKUB beberapa waktu lalu juga memperjelas komitmen seluruh pihak untuk menjaga pilkada damai di Kota Solo.
Ketua FKUB Kota Surakarta Muhammad Mashuri menegaskan pilkada harus dijalankan secara toleran. "Di dalam perbedaan yang ada harus tetap mengutamakan kerukunan dan persatuan," katanya.
Harapannya, tak perlu ada politik identitas polarisasi mengingat pilkada lebih resisten dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
FKUB berkomitmen menjadi penyeimbang dengan terus memberikan imbauan kepada umat untuk bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan.
Pilkada damai perlu tercipta di Solo karena tidak dipungkiri, semenjak terpilihnya Jokowi sebagai presiden selama dua periode dan saat ini Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden, Solo menjadi episentrum politik di Indonesia. Solo menjadi magnet bagi sejumlah orang yang masuk ke kontestasi pilkada.