BELITONGEKSPRES.COM - Minggu depan, masyarakat di 545 daerah di Indonesia akan menentukan pemimpin baru mereka dalam pemilihan kepala daerah serentak.
Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, TNI Angkatan Udara (TNI AU) telah mengambil langkah strategis dengan menyiapkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk pesawat dan helikopter, untuk distribusi logistik pilkada.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 20 November.
Ia menegaskan bahwa TNI AU siap memberikan dukungan penuh, khususnya dalam pengiriman logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
BACA JUGA:BSN Dorong UMKM Penuhi Standar Mutu untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis
BACA JUGA:Prabowo Subianto Tiba di Inggris, Agenda Pertemuan dengan Raja Charles III dan PM Keir Starmer
“Angkatan Udara telah menyiapkan berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat angkut dan helikopter, yang siap digunakan kapan saja sesuai kebutuhan,” ujar Marsekal Tonny. Selain itu, ia menyebutkan kemungkinan penyediaan moda transportasi lain yang dapat mendukung penyelenggaraan pilkada sesuai permintaan dari penyelenggara.
Tidak hanya logistik, TNI AU juga menyiapkan personel untuk membantu pengamanan selama pilkada berlangsung pada 27 November mendatang.
Menurut Marsekal Tonny, kesiapan ini tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan aman.
“Personel kami siap kapan saja diminta, dan kami akan menjalankan tugas sesuai dengan arahan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan komitmen TNI AU untuk menjaga netralitas. Sesuai instruksi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, seluruh prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis atau berpihak kepada salah satu kandidat.
BACA JUGA:Budi Arie Tak Mau Sendiri, Minta Menkominfo Sebelumnya Juga Diperiksa Soal Judi Online
BACA JUGA:Tersangka Judi Online di Kementerian Komdigi Makin Bertambah, Total 23 Tersangka Sudah Ditangkap
Netralitas ini dianggap sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi militer dalam proses demokrasi.
“Sebagai prajurit, kami menjunjung tinggi netralitas. Fokus kami adalah memastikan pilkada berjalan aman dan sukses,” tutupnya.