BELITONGEKSPRES.COM - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memfokuskan upaya untuk memperluas implementasi sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) antarnegara, dengan negara-negara seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab sedang dalam tahap pembicaraan agar sistem ini dapat segera diakses oleh masyarakat.
“Saat ini, kami sedang mengerjakan kerja sama dengan India, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Emirat Arab,” ujar Filianingsih dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI November 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu.
Sejauh ini, interkoneksi QRIS antarnegara sudah berhasil terwujud dengan Thailand, Singapura, dan Malaysia. "Saat ini, wisatawan dapat menggunakan QRIS di berbagai tempat, seperti membeli ikan kulit di Singapura, menikmati Pad Thai di Thailand, atau teh tarik di Malaysia," tambahnya.
Filianingsih menekankan pentingnya edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman pengguna dan merchant tentang penggunaan QRIS, terutama di kalangan wisatawan yang belum sepenuhnya menyadari manfaatnya.
BACA JUGA:Lindungi Industri Lokal: Kemendag Dorong Ekspor Produk UMKM dan Perketat Pengawasan Impor
BACA JUGA:BI Catat Transaksi Kartu ATM Menurun, QRIS Meningkat 183,9 Persen dengan 54,1 Juta Pengguna
"Banyak wisatawan dari Singapura, Thailand, dan Malaysia yang belum tahu bahwa mereka bisa menggunakan QRIS. Kami akan melakukan lebih banyak edukasi, sehingga merchant juga bisa menginformasikan kepada turis bahwa mereka bisa membayar dengan QRIS," ujarnya.
Peningkatan kenyamanan dalam transaksi pembayaran ini diharapkan dapat memperluas pasar bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, melalui akses yang lebih luas kepada konsumen baru di negara-negara yang sudah terhubung.
Ke depan, BI berencana untuk terus memperluas kerja sama dengan lebih banyak negara, sehingga integrasi ekonomi dan keuangan digital antarnegara dapat lebih cepat terwujud, mempermudah transaksi lintas negara, dan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha, terutama sektor UMKM. (ant)