"Siapa yang akan ambil sampah, siapa yang akan menangani pasien. Inikan bukan urusan mengangkat P3K atau tidak. Begitu tidak digaji, dengan alasan diangkat sebagai P3K, mereka tidak akan menerima hak sehingga selama 6 bulan akan ada kekosongan. Pelayanan masyarakat tidak bisa diberikan, ini yang kita pikirkan. Solusinya bagaimana," jelas Fezzi.
BACA JUGA:Seleksi PPPK Beltim 2024 Bukan Formalitas, Honorer Jangan Anggap Enteng
BACA JUGA:1564 Usulan Formasi ASN Beltim 2024 Sudah Disetujui, Tuntaskan Honorer Jadi PPPK
Ia mencontohkan, di beberapa daerah, honorer tetap menjadi honorer. Sebab yang terpenting adalah tetap bekerja bukan soal status menjadi PPPK.
"Nah inilah, Pemda itu harus punya perencanaan yang bagus. Kalau kami inginnya para honorer ini mulai bulan 1 sudah gajian. Kalau sistem sekarang, mereka diputus kontrak, nyambung lagi begitu sudah TMT. Desain ketenagakerjaanya seperti apa, jangan wah hebat, semua jadi PPPK. Anggarannya, siap apa tidak," pungkasnya.