Meski masih banyak kekurangan, mereka sepakat bahwa program pelatihan guru dan kepala sekolah yang dikembangkan dalam Kurikulum Merdeka, seperti Guru Penggerak, sudah berada di jalur yang benar. Pelatihan ini memberi guru dan kepala sekolah pemahaman yang lebih mendalam tentang metode pembelajaran inovatif serta kepemimpinan yang efektif.
Namun, sayangnya, hanya sebagian kecil dari guru dan kepala sekolah yang mendapatkan kesempatan tersebut. Penyebaran pelatihan secara merata masih menjadi tantangan besar.
Di sisi lain beban administratif yang berlebihan menjadi salah satu kritik terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. Banyak guru merasa bahwa mereka terlalu sibuk dengan tugas-tugas administratif, mulai dari pelatihan hingga akses terus menerus di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Meskipun PMM memberikan akses kepada guru untuk materi pembelajaran dan pengembangan profesional, jika digunakan sebagai indikator penilaian kinerja guru, dikhawatirkan fokus mereka akan terpecah dari tugas utama, yakni mendidik siswa. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, hal ini dapat berujung pada siswa sebagai korban akhir dari sistem yang terlalu berfokus pada administrasi.
Kurikulum Merdeka, di tengah pro dan kontranya, bagaimanapun, telah membawa beberapa perubahan yang lebih di beberapa sekolah, khususnya di sekolah dasar. Namun, apakah perubahan ini dapat dipertahankan atau bahkan diperluas di masa depan?
BACA JUGA:Jalan Tengah, Upaya Damaikan Konflik Dunia
Pergantian kabinet yang akan datang tentu akan membawa kebijakan baru, dan kemungkinan besar akan ada peninjauan ulang terhadap Kurikulum Merdeka. Pertanyaan terbesar adalah, apakah kita benar-benar siap untuk membangun keberlanjutan dalam pendidikan, ataukah kita akan kembali terjebak dalam siklus perubahan kebijakan yang terus-menerus?
Seorang fasilitator sekolah penggerak pernah berkata lebih baik kita berjalan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Bolehlah kita bernafas sejenak, mengevaluasi, dan memperbaiki sebelum melanjutkan ke episode berikutnya. Pernyataan ini menyiratkan bahwa perubahan dalam pendidikan sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Evaluasi yang mendalam dan perbaikan bertahap lebih diperlukan daripada serangkaian perubahan besar yang justru membingungkan banyak pihak.
Tugas Kementerian Pendidikan, khususnya dasar dan menengah ke depan adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menciptakan warisan singkat, tetapi benar-benar membawa manfaat jangka panjang. Pendidikan bukanlah proyek lima tahunan yang harus selesai dengan cepat. Ini adalah investasi jangka panjang yang melibatkan generasi demi generasi, dan harus dikelola dengan kebijaksanaan, kepekaan, dan kesinambungan.
*) Samsu Alam Maddussila adalah mahasiswa S3 bidang pendidikan, Curtin University, Australia, LPDP Perth