BELITONGEKSPRES.COM - Meski pagu RAPBN 2025 sudah ditetapkan, Kementerian Pertanian RI minta tambahan anggaran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. Tak tanggung-tanggung anggaran tambahan yang diminta mencapai Rp 68 triliun di tahun 2025.
Permintaan tambahan anggaran disampaikan Mentan RI Amran Sulaiman mengingat perlunya anggaran untuk menjalankan program yang telah disusun Kementan RI. Kementerian yang mengurusi pangan itu, memerlukan anggaran untuk mendorong produksi pangan di 2025.
Selain produksi pangan, Mentan Amran menyebut anggaran Rp 68 triliun akan digunakan sebagai persiapan Makan Siang Bergizi (MBG) berupa penyediaan susu dan pekarangan pakan bergizi.
Dikutip Jumat 30 Agustus 2024, pagu awal Kementan RI hanya sebesar Rp. 7,91 triliun didalam RAPBN 2025. Anggaran itu tidak akan mencukupi pembiayaan program-program Kementan seperti program cetak sawah, optimalisasi lahan, hingga intensifikasi dan modernisasi.
BACA JUGA:Mentan Komitmen Tingkatkan Produksi Daging untuk Program Makan Bergizi Gratis
BACA JUGA:Babel Bangkit dengan Pertanian: DPRD Gandeng Kementan Fokus Kembangkan Padi dan Lada
"Kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan Komisi IV DPR RI agar pagu anggaran di tahun 2025 mendatang dapat meningkat," harap Mentan Amran.
Beberapa bulan lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah ada kesepakatan antara pemerintah dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto saat melakukan rapat penyusunan RAPBN 2025. Yakni alokasi program unggulan Prabowo-Gibran mencapai Rp. 71 triliun. Salah satu program unggulan adalah Makan Siang Bergizi (MBG).
Menkeu Sri mengungkapkan program makan siang bergizi akan masuk pos cadangan bendahara umum negara (BUN) karena belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.
"Untuk desain program, penjelasan, dan pelaksanaannya akan dijelaskan oleh tim dari pihak Pak Prabowo. Jika anggaran tersebut belum masuk dalam postur, maka bisa kita cadangkan, misalnya di dalam BUN," jelas Menkeu Sri.
BACA JUGA:Jaga Kecukupan Pangan: Mentan Ajak Semua Insan Pertanian Bersinergi
BACA JUGA:Menjaga Ketahanan Pangan: Kementan Percepat Produksi Tanam Padi
Meski begitu, Menkeu Sri juga menyatakan ada kesepakatan dengan Prabowo agar defisit APBN akan tetap dijaga di bawah tiga persen. Menkeu Sri memastikan transisi APBN akan terus dikomunikasikan, dikoordinasikan dan disinkronkan antara pemerintah yang saat ini sedang menyusunnya dan pemerintahan yang akan datang.