JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, menanggapi beragam sikap yang ditunjukkan oleh partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus setelah pembatalan Revisi Undang-Undang (RUU).
Muzani menyambut baik fleksibilitas yang diberikan kepada setiap partai politik dalam KIM Plus untuk menentukan posisi politiknya di berbagai daerah, sesuai dengan basis pendukung masing-masing partai.
"Dalam KIM, kami memberikan kebebasan kepada setiap partai untuk menentukan sikap politiknya di daerah masing-masing, karena kami menghargai keberagaman basis pendukung yang dimiliki oleh setiap partai di dalam koalisi," ujar Muzani di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Ia juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam koalisi ini adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati.
BACA JUGA:Anies Baswedan Siap Jalankan Program PDIP Jika Diusung Sebagai Cagub Jakarta
BACA JUGA:Kaesang Gagal Maju di Pilgub Jateng 2024, Ini Tanggapan Jokowi
"Jika ada perbedaan pandangan, kami akan menghormatinya. Namun, jika ada kesamaan pandangan, tentu kami akan mendukungnya," tambahnya.
Muzani juga berharap bahwa proses demokrasi di Indonesia akan menghasilkan pemimpin yang lebih diterima dan autentik di masyarakat.
"Kami berharap, baik dalam pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota, proses demokrasi ini dapat menghasilkan kepemimpinan yang lebih diterima, berakar, dan autentik di tengah masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Muzani menekankan bahwa KIM adalah koalisi dari berbagai partai yang mungkin memiliki sikap berbeda dalam Pilkada di berbagai wilayah. Namun, pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan baik antarpartai tetap menjadi prioritas.
"Meskipun ada perbedaan, kami menghormatinya. Komunikasi dan silaturahmi antarpartai harus tetap dijaga melalui berbagai forum," tutupnya. (dis)