Pemindahan ibu kota memang menimbulkan tantangan dalam hal penyediaan tenaga kerja profesional yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IKN. Oleh karena itu, Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang siap menyambut IKN.
BACA JUGA:Integrasi Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia
Kegiatan yang digelar di Samarinda tersebut diikuti 75 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dan swasta, bursa kerja khusus (BKK) negeri dan swasta, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait. Forum ini bertujuan untuk mendapatkan data penempatan TKDN yang maksimal, efisien, dan kredibel, serta untuk meningkatkan pelayanan sumber daya manusia untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam pembangunan IKN.
Kegiatan tersebut merupakan upaya konkret untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional di Kaltim dalam menyambut IKN.
Data penempatan TKDN yang akurat sangat penting untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja di IKN dan memastikan terserapnya tenaga kerja lokal. Peningkatan pelayanan sumber daya manusia menjadi perhatian agar terserapnya bibit tenaga kerja dalam daerah sehingga pembangunan IKN di Kaltim lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal.
Beberapa yang terlibat dalam forum tersebut seperti Pusat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker RI, Apindo Kaltim, Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim.
BACA JUGA:Tantangan Pendidik di Era Kurikulum Merdeka dalam Mengelola Kelas yang Inklusif dan Beragam
Penguatan pendidikan vokasi
Kalimantan Timur saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya tingginya angka pengangguran lulusan SMK.
Sri Hartono, Ketua MKKS SMK se-Kaltim, menyampaikan permasalahan pengangguran di Kaltim perlu dikaji mendalam dan dicari solusi.
Salah satu solusinya dengan menyesuaikan kurikulum SMK dengan kebutuhan IKN. SMK perlu membekali lulusannya dengan kompetensi yang dibutuhkan di IKN, seperti teknologi informasi, konstruksi, dan pariwisata.
"IKN kan pusat baru pemerintahan, sekalian saja kita arahkan SMK-SMK di Kaltim untuk membekali lulusannya dengan kemampuan yang dibutuhkan di sana," ujar Sri Hartono.
BACA JUGA:Pemerintah Berkomitmen Cegah Anak jadi Korban Judi Online
Optimisme muncul bahwa dalam beberapa tahun ke depan, angka pengangguran lulusan SMK di Kaltim akan menurun karena berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan SMK untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Salah satunya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi dan ratusan asesor yang ditempatkan oleh Disdikbud Kaltim tersebar di 10 kabupaten/kota.
Pembangunan IKN--sejak awal digagas-- memang bukan sehanya memindahkan ibu kota negara dan membangun infrastruktur. Lebih dari itu adalah membangun manusia.
Dengan memberikan peluang dan pelatihan kepada masyarakat Kaltim, Otorita IKN berkomitmen menciptakan masa depan yang sejahtera dan inklusif bagi semua. (ant)