“Jadi, kami berharap akan ada lagi perempuan-perempuan Papua lainnya berkiprah agar dapat menyuarakan aspirasi perempuan sehingga bisa memberikan informasi ke berbagai pihak bagaimana kondisi perempuan dan anak serta bisa menjadi kebijakan ke depan,” ujarnya lagi.
Otsus Angkat Perempuan
Akademikus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Daniel Womsiwor mengatakan era Otsus pada 2001 hingga 2024 dianggap sebagai satu zaman ketika kaum hawa di berbagai suku di seluruh Tanah Papua mulai memiliki peran penting dalam dunia politik, pembangunan, ekonomi, dan sosial.
Meskipun secara kodrati perempuan memang berbeda dengan pria, perbedaan ini tidak bisa dijadikan pembenar bahwa kaum perempuan itu lemah.
Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, kini perempuan-perempuan tangguh mulai bermunculan sehingga konsep gender dan kesetaraan lebih bisa diterima masyarakat luas.
Munculnya perempuan tangguh saat berjalannya Otsus Papua Jilid Satu menjadikan program kesetaraan gender satu per satu mulai dibahas lalu diimplementasikan.
BACA JUGA:Ramadhan Momen Mengenalkan Islam di Negeri Kanguru
BACA JUGA:Konsumsi dan Investasi jadi Pemacu Pertumbuhan ekonomi
Gender berhubungan dengan pembedaan peran, status dan kedudukan, serta tanggung jawab juga fungsi serta pembagian kerja dari kaum dianggap lemah dibanding pria.
Untuk itu hadirnya Otsus, kesetaraan gender makin terlihat, kaum perempuan dipandang setara tanpa diskriminasi berdasarkan identitas seksual.
“Salah satu perubahan dihasilkan oleh pemberlakuan Otsus di Tanah Papua adalah lahirnya Zaman 'Komnis',” ujarnya.
Zaman Komnis menurut bahasa Biak berarti kesamaan atau kesetaraan mendapat perlakuan yang sama dan setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan identitas gender, kedudukan, jabatan, hingga pendidikan.
Zaman Komnis merupakan salah satu perubahan dan peradaban yang dihasilkan pada era Otsus Papua.
“... saat ini terciptanya satu zaman baru yang disebut sebagai Zaman Komnis,” katanya yang juga merupakan Kepala Adat Masyarakat Biak Barat- Swandiwe di Tanah Tabi.
Dengan kesetaraan gender, saat ini status dan kedudukan antara pria dan wanita sama di era Otsus Jilid Dua, yang ditandai dengan hadirnya beberapa perempuan Papua yang dipercaya memimpin lembaga-lembaga negara.
Salah satunya Yohana Yembise selaku dosen Uncen kemudian sebagai Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan. Padahal sebelumnya ia mencalonkan diri sebagai Bupati Biak Numfor, namun terhalang karena hukum adat Biak melarang wanita memimpin.