JAYAPURA - Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dengan cara menerapkan perspektif gender di semua bidang dan proses pembangunan.
Pengarusutamaan gender juga diwujudkan dalam strategi pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerja sama dengan pihak luar Papua.
Di tengah terus menguatnya isu kesetaraan, perempuan Papua kini mulai banyak yang dipercaya menduduki jabatan publik, terutama pada era otonomi khusus atau otsus.
Saat ini, misalnya, makin banyak perempuan Papua memimpin, baik di Tanah Papua maupun di panggung nasional. Misalnya, Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan periode 2014-2019 Yohana Yembise, kemudian Fientje Maritje Suebu yang menjabat Duta Besar RI di Selandia Baru, lalu Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, ada juga Nerlince Wamuar Rollo sebagai Ketua MRP Provinsi Papua, dan terbaru Penjabat Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia.
BACA JUGA:Terobosan terkini terapi tuberkulosis
BACA JUGA:Menimbang potensi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong kehadiran kaum perempuan berkiprah di berbagai bidang karena sudah tidak ada lagi sekat yang membatasinya.
Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Papua Adeltje Pekade menyatakan salah satu penguatannya, antara lain, melalui sosialisasi dan advokasi. Dua langkah ini harus terus digalakkan agar makin banyak lagi kiprah perempuan di Tanah Papua.
“Untuk pemberdayaan perempuan, kami terus memberikan dukungan, advokasi, komunikasi Informasi, dan edukasi melalui kelompok atau organisasi setempat,” katanya.
Setiap tahun dinas ini bersama instansi terkait menjalankan program penguatan perempuan, misalnya, di bidang politik hukum dan ekonomi, yang merupakan salah satu upaya Pemerintah menghadirkan kesetaraan gender.
Koordinasi memang masih menjadi masalah sehingga antarinstansi harus terus ditingkatkan agar semua memiliki komitmen sama untuk memberi kesempatan perempuan berkiprah di segala bidang.
Pemerintah dinilai sudah memberikan apresiasi luar biasa, yang ditandai bahwa kehadiran perempuan-perempuan di tempat strategis dapat membantu menyuarakan aspirasi kaum perempuan.
BACA JUGA:Tips 'self-care' bekerja pada bulan Ramadhan
BACA JUGA:Pentingnya penanganan stunting berkelanjutan di Indonesia
Saat ini, misalnya, kursi Ketua MRP diduduki seorang perempuan. Jabatan tinggi di lembaga kultural ini sebelumnya diduduki kaum pria, mengingat budaya patriarki yang masih kental. Akan tetapi, ternyata sosok perempuan di pucuk MRP itu dapat membuktikan diri mampu memegang amanat tersebut.