Sebagai negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia juga punya posisi strategis dalam membangun dialog antaragama dan budaya. Modal ini dapat menjadi kekuatan lunak yang lebih berpengaruh dibanding kekuatan ekonomi semata.
Dari sisi domestik, tentu Indonesia harus pula berbenah. Korupsi, birokrasi yang lambat, dan ketidakterbukaan informasi menjadi hambatan besar. Dunia tentu saja memperhatikan hal ini. Legitimasi kepemimpinan regional hanya bisa bertahan jika disokong performa dalam negeri yang membaik.
BACA JUGA:Ikhtiar Mengakhiri Siklus Tahunan Karhutla
Meningkatkan diplomasi publik
Lebih jauh, Indonesia perlu pula meningkatkan diplomasi publik ASEAN. Rakyat di kawasan perlu merasa bahwa ASEAN relevan untuk kehidupan mereka. Dalam hal ini, Indonesia perlu makin menggiatkan program pertukaran pelajar, festival budaya lintas negara, dan kerja sama riset ilmiah.
ASEAN bukan hanya urusan elite dan kementerian luar negeri. Ia harus menjadi proyek kolektif masyarakat kawasan Asia Tenggara. Dan di sinilah kepemimpinan informal Indonesia diuji, bukan dari posisi dominan, tetapi dari kemampuan membangun rasa kepemilikan bersama.
Jika Indonesia mampu menjadi katalis reformasi di tubuh ASEAN, bukan tidak mungkin reputasi sebagai “pemimpin moral dan normatif” bisa pulih. Bukan karena masa lalu, melainkan karena kontribusi nyatanya di masa kini.
Reformasi itu harus dimulai dari keberanian menyuarakan hal yang tak populer. Termasuk evaluasi internal ASEAN, reformulasi prinsip non-intervensi, hingga pembaruan institusi yang selama ini terlalu lamban merespons sejumlah krisis.
BACA JUGA:Abolisi dan Amnesti bagi Tom dan Hasto dari Sisi Yuridis-Sosial
Kendati sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia tak bisa memaksakan kehendak. Namun, Indonesia bisa mengajak, mengilhami, dan membuktikan lewat keteladanan. Inilah nilai dari kepemimpinan yang sejati.
Maka, dari the founding father ASEAN, Indonesia kini ditantang untuk menjadi reformer-in-chief ASEAN. Ini sebuah peran yang tak hanya strategis, tetapi juga mendesak. Karena masa depan ASEAN sangat mungkin ditentukan oleh langkah-langkah kecil yang dimulai dari Jakarta. (ant)
Oleh: Djoko Subinarto
Kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran