BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Sejak masa kampanye hingga awal kepemimpinannya, ia secara konsisten menyampaikan pesan antikorupsi kepada publik, memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut Dosen Komunikasi UIN Bandung, Ridwan Sutandi, pendekatan komunikasi Prabowo dalam menyampaikan pesan antikorupsi memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik.
Dalam berbagai pidato kenegaraan, termasuk saat pelantikan pada Oktober 2024, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
Penegasan ini semakin diperkuat dalam berbagai forum resmi, seperti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024, di mana ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi menjadi pilar utama dalam menjalankan pemerintahan.
BACA JUGA:Tiket Pesawat Lebaran Diskon! Berlaku untuk Keberangkatan 24 Maret – 7 April
BACA JUGA:Jaga Harga Pangan Tetap Stabil, Bapanas Gandeng Aprindo di Ramadan 2025
Dari perspektif komunikasi politik, konsistensi dalam menyampaikan pesan antikorupsi memiliki peran penting dalam membangun legitimasi kebijakan. Dengan terus mengulang pesan yang sama di berbagai kesempatan, Prabowo berhasil membentuk ekspektasi publik terhadap langkah-langkah konkret pemerintah dalam melawan korupsi.
Ridwan menilai bahwa komunikasi yang tegas ini telah memberikan efek jera bagi pejabat negara. Tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi berprofil tinggi, seperti dalam perkara PT Timah yang merugikan negara Rp 271 triliun, menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi, bahkan di lingkup elit politik.
Pemerintahan Prabowo juga mengadopsi pendekatan transparan dalam kebijakan antikorupsi. Setiap kebijakan dikomunikasikan secara terbuka melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan media sosial. Prabowo juga menginstruksikan publikasi laporan anggaran secara berkala untuk meningkatkan transparansi.
Sebagai langkah konkret, anggaran operasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditingkatkan sebesar 20 persen dalam APBN 2025, serta mendukung revisi UU KPK guna mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan.
Data Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang ditangani meningkat 30 persen dalam tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Survei Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 mencatat bahwa 68 persen responden percaya terhadap keseriusan Prabowo dalam pemberantasan korupsi, meningkat dari 52 persen pada Oktober 2024.
BACA JUGA:Ribuan Buruh Sritex di PHK, KSPI Akan Gelar Aksi Besar pada 5 Maret
BACA JUGA:Jaga Harga Pangan Tetap Stabil, Bapanas Gandeng Aprindo di Ramadan 2025
Faktor yang memperkuat persepsi ini adalah keberanian pemerintah dalam menindak beberapa tokoh berpengaruh, termasuk mantan pejabat tinggi.