BELITONGEKSPRES.COM - Evaluasi kinerja kepala daerah menjadi aspek krusial dalam memastikan efektivitas pemerintahan di tingkat regional. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa pengukuran kinerja kepala daerah dapat dilakukan secara berkala dengan berbagai indikator, termasuk serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Bima Arya, melalui pemantauan realisasi anggaran, pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat mengidentifikasi program yang berjalan dengan baik serta menemukan aspek yang perlu diperbaiki.
Selain itu, koordinasi antarwilayah juga dapat menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas kepemimpinan daerah.
"Semester pertama dan kedua dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi efektivitas program prioritas, seperti pemenuhan gizi, hilirisasi energi, dan ketahanan pangan," ungkap Bima Arya dalam program "Beritasatu Sore" yang ditayangkan melalui kanal YouTube Beritasatu pada Minggu, 2 Maret.
BACA JUGA:Ahok Siap Dipanggil Jadi Saksi Kasus Pertamina, Kejagung Belum Tentukan Jadwal Pemanggilan
BACA JUGA:Pertamina Tegaskan BBM Sesuai Standar, BPKN Akan Cek Langsung ke SPBU
Dalam pandangannya, evaluasi yang lebih komprehensif sebaiknya dilakukan setiap dua tahun. Ia beralasan bahwa penilaian dalam jangka waktu enam bulan terlalu singkat untuk melihat dampak program, sementara evaluasi tahunan hanya memberikan gambaran umum.
"Evaluasi dua tahunan memberikan peluang untuk mengukur pencapaian target nasional dan daerah secara lebih akurat. Kemendagri telah memiliki mekanisme tersendiri dalam menilai kinerja kepala daerah guna memastikan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan," jelasnya.
Salah satu inisiatif dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah penyelenggaraan retret kepala daerah yang baru saja berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah, dengan melibatkan 40 menteri sebagai narasumber.
Bima Arya menilai bahwa retret tersebut menjadi momen penting dalam membangun kebersamaan di awal pemerintahan serta menyelaraskan target pembangunan nasional dengan kebijakan daerah.
"Ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa arah pembangunan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa retret kepala daerah berikutnya kemungkinan besar akan dilaksanakan pada 2027. Evaluasi yang dilakukan dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi refleksi terhadap progres pembangunan serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh para pemimpin daerah. (beritasatu)