BELITONGEKSPRES.COM, JAKARTA - Rabu, 14 Februari 2024, seluruh masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, menggunakan hak suara mereka untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, serta DPD.
Dalam hasil sementara quick count Pilpres 2024, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul. Pasca pencoblosan, istilah "silent majority" tiba-tiba viral di media sosial, terkait hasil quick count sementara.
Apa itu sebenarnya silent majority? Istilah ini mengacu pada kelompok besar pemilih yang tidak secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon (Paslon). Mayoritas diam ini terdiri dari masyarakat yang tidak aktif dalam politik dan tidak mengungkapkan pendapat politiknya di depan umum.
Meskipun mereka tidak menyuarakan pendapat politiknya secara vokal, politisi yang mampu menarik perhatian mayoritas diam ini memiliki potensi untuk memenangkan pemilu dan lebih mudah mendapatkan persetujuan atas kebijakan mereka. Dengan kata lain, silent majority adalah mayoritas diam yang tidak secara terbuka menyuarakan pendapat mereka.
BACA JUGA:12 Pegawai KPK Terbukti Terima Pungli, Dewas Jatuhkan Sanksi Berat
BACA JUGA:Harga Beras Mahal, Jokowi Janji Harga Beras Bakal Turun
Istilah ini menjadi pembicaraan hangat setelah hasil quick count Pilpres 2024 mengungkap keunggulan paslon Prabowo-Gibran. Banyak netizen dan tokoh politik yang menyebutkan tentang silent majority, menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang memperhatikan tapi jarang berbicara, serta tidak terlalu aktif di media sosial.
Asal usul istilah silent majority mencuat dari penggunaan Warren Harding dalam kampanyenya pada tahun 1919, dan kembali mendapat sorotan saat digunakan oleh Richard Nixon pada tahun 1960-an. Nixon menggunakan istilah ini untuk mengajak dukungan pemilih yang merasa tidak puas dengan pemilihan tersebut.
Dengan demikian, silent majority menjadi istilah yang mewakili suara mayoritas diam yang dapat berdampak signifikan dalam proses politik sebuah negara.