BACA JUGA:Lemhanas Bekali Kepala Daerah Wawasan Kebangsaan dalam Retret di Magelang
Langkah ini menandai sikap PDIP dalam merespons dinamika politik nasional pasca Pemilu 2024. Keputusan kader-kader PDIP untuk tetap hadir di retret sempat menjadi tanda tanya, mengingat hubungan partai dengan pemerintahan Presiden Prabowo masih dalam tahap penyesuaian.
PDIP pastikan kehadiran tak ganggu hubungan dengan pemerintah. Pramono Anung menegaskan bahwa keputusan untuk mengikuti retret adalah hasil komunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan DPP partai.
"Saya terus berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan DPP terkait berbagai pertimbangan sebelum akhirnya kami bergabung. Kami mengikuti arahan dengan penuh kesadaran," ujar Pramono dilansir dari beritasatu.
Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa keterlambatan para kepala daerah PDIP dalam mengikuti retret tidak akan memengaruhi hubungan antara partai dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
BACA JUGA:Sri Mulyani Jadi Pembicara di Sesi Malam Retret Kepala Daerah, Tekankan Efisiensi Anggaran
"Saya juga rutin berkomunikasi dengan Pak Mendagri dan beberapa menteri. Kalau sudah sampai di sini, berarti semua baik-baik saja. Ini bagian dari proses politik yang harus dikelola dengan baik," tambahnya.
Tinggal Satu Provinsi Diwakilkan Sekda
Sebelumnya, sebanyak 17 kepala daerah PDIP telah lebih dulu bergabung dalam kegiatan retret pada Minggu (23/2/2025) malam. Pramono memastikan bahwa kini seluruh kepala daerah PDIP telah hadir, hanya satu provinsi yang masih menunggu kehadiran perwakilannya.
"Ada satu provinsi yang berdasarkan arahan Mendagri dan Wamen diwakili oleh Sekda," pungkasnya.
Retret ini disebut-sebut sebagai ajang pembekalan sekaligus upaya menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung program nasional yang akan dijalankan di periode pemerintahan baru.
BACA JUGA:Tiga Kepala Daerah Dilarikan ke RS Akibat Kelelahan saat Retret di Akmil Magelang
Keputusan kader-kader PDIP untuk tetap hadir dalam retret juga dianggap sebagai sinyal politik bahwa partai masih membuka ruang komunikasi dengan pemerintah.