Menteri PKP Sebut Pemerintah Komitmen Tingkatan Standar Kualitas Rumah Subsidi

Sabtu 22 Feb 2025 - 23:12 WIB
Reporter : Erry Frayudi
Editor : Erry Frayudi

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah subsidi agar masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, dapat menikmati hunian yang nyaman dan layak.

"Kami menemukan banyak developer yang menunjukkan kualitas pembangunan yang baik," ujar Maruarar saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan perumahan subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung kualitas proyek yang dikembangkan oleh PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya. Fokus utama kunjungan ini adalah memastikan bahwa perumahan subsidi benar-benar memenuhi standar yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa rumah-rumah di Vinewood City memiliki kualitas yang memadai. Salah satu aspek yang menjadi perhatian positif adalah langit-langit rumah yang tinggi, yang memungkinkan sirkulasi udara lebih optimal dan menciptakan suasana hunian yang lebih nyaman.

BACA JUGA:Danantara Diharapkan Jadi Pendorong Utama dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

BACA JUGA:Bank Emas: Peluang Baru untuk Ekonomi Indonesia

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dinilai telah memenuhi standar yang mendukung kehidupan penghuni secara menyeluruh.

"Kami mohon dukungan semua pihak. Tahun ini, kami berupaya untuk meningkatkan kuota FLPP agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati fasilitas ini," tambahnya.

Maruarar juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran program ini. Ia mengingatkan para pengembang rumah subsidi yang memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP untuk siap menghadapi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena dana KPR FLPP bersumber dari APBN, yang berasal dari pajak rakyat, setiap pengembang harus siap diaudit," tegasnya.

Dengan sinergi antara Kementerian PKP dan BPK, pemerintah berharap dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat kebijakan serta pengawasan terhadap proyek perumahan subsidi, sehingga program ini dapat berjalan lebih transparan dan efektif. (antara)

Kategori :