BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Jumat, 31 Januari 2025. Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis terkait penataan lahan, khususnya dalam sektor perkebunan sawit, yang menjadi fokus penting pemerintah.
Salah satu hasil rapat ini adalah keputusan untuk segera mengambil tindakan terhadap aset-aset negara yang telah dikuasai pihak lain. Pemerintah akan menyita atau menertibkan kembali lahan-lahan tersebut untuk dikelola kembali sesuai dengan kepentingan negara.
Langkah ini akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, yang akan bekerja berdasarkan regulasi yang berlaku guna memastikan pengelolaan lahan sesuai dengan aturan dan prinsip yang sudah ditetapkan.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian kebijakan terhadap lahan-lahan yang sudah digunakan untuk perkebunan sawit. Penyesuaian ini tetap berlandaskan pada regulasi yang ada, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:AHY Desak Kementerian ATR/BPN Usut Tuntas Polemik Sertifikat di Pagar Laut Tangerang
BACA JUGA:Kemensos Dukung Program Cek Kesehatan Gratis, Ribuan Pendamping Sosial Dikerahkan
Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran negara dalam menegakkan aturan sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam arahannya, beliau menyatakan bahwa kebijakan mengenai sumber daya alam harus berfokus pada kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat, yang merupakan tujuan utama dari penataan lahan ini. Oleh karena itu, kebijakan penataan lahan ini akan dilaksanakan secara sistematis dan terukur.
Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut akan langsung diawasi oleh Presiden Prabowo.
Satgas yang dibentuk juga akan melaksanakan tugas sesuai arahan yang telah diberikan dan memastikan seluruh proses mengikuti prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan antara investasi yang mendukung ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan lahan.
Prabowo berharap langkah-langkah ini dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola perkebunan yang lebih teratur dan berorientasi pada kepentingan nasional. (beritasatu)