BELITONGEKSPRES.COM - Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ditetapkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Penyesuaian desain pembangunan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif kini tengah menjadi fokus utama.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyebutkan bahwa penetapan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah menginstruksikan agar desain kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di IKN ditinjau ulang demi memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan.
"Pembangunan Kota Nusantara periode 2025-2028 harus dipercepat, terutama pada sektor legislatif dan yudikatif, termasuk penyediaan kantor, hunian pejabat, serta fasilitas pendukung lainnya," ungkap Basuki dalam kunjungannya ke Sepaku, Penajam Paser Utara, pada Sabtu, 25 Januari.
Desain awal yang pernah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum kini dievaluasi kembali atas arahan langsung dari Presiden. Basuki menegaskan bahwa tim desain baru akan segera dibentuk, bekerja sama dengan kementerian terkait, untuk memastikan rencana ini sejalan dengan visi kepala negara.
BACA JUGA:Kemendikdasmen Tunggu Arahan Presiden untuk Ubah PPDB Jadi SPMB
BACA JUGA:Dewan Pers Dorong Etika Jurnalistik di Era AI dengan Pedoman Baru
Pemerintah, bersama DPR, telah mengalokasikan dana sebesar Rp 48,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mempercepat realisasi pembangunan IKN Nusantara.
Targetnya, pada 2028, kompleks eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN sudah dapat beroperasi penuh. Hal ini menandai transformasi IKN menjadi pusat pemerintahan politik Indonesia.
"Presiden Prabowo Subianto menargetkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara pada 2028," tegas Basuki.
Pembangunan ini tidak hanya difokuskan pada infrastruktur perkantoran, tetapi juga mencakup pengembangan hunian pejabat, fasilitas umum, dan ekosistem kota yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi. Pemerintah optimis bahwa langkah ini akan mengukuhkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelas dunia. (beritasatu)