BELITONGEKSPRES.COM - Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Nisa Felicia, mendorong pemerintah untuk lebih aktif menggandeng sekolah-sekolah swasta dalam upaya meningkatkan daya tampung peserta didik. Menurutnya, solusi ini dapat menjadi alternatif efektif selain hanya membangun sekolah negeri baru.
Nisa Felicia menjelaskan bahwa konsep ini memungkinkan sekolah swasta menjadi bagian dari solusi dengan pembiayaan yang ditanggung oleh negara.
"Daya tampung tidak hanya bisa ditambah dengan membangun sekolah negeri. Sekolah swasta juga bisa menjadi pilihan jika pembiayaannya dijamin oleh negara," ujarnya dalam diskusi bertema "Transformasi Sistem Zonasi PPDB: Menuju Pendidikan Merata dan Inklusif" di Jakarta, Kamis.
Nisa menyoroti bahwa upaya serupa sudah mulai diterapkan di beberapa daerah, termasuk Jakarta dengan program PPDB Bersama. Namun, ia juga menegaskan penolakan terhadap rencana penghapusan sistem zonasi dalam PPDB.
BACA JUGA:Setuju dengan Program MBG Prabowo, Megawati Krtik Anggaran Rp10 Ribu Per Porsi Apakah Mencukupi
BACA JUGA:Wamendikdasmen Pantau Kegiatan Pembelajaran Coding-AI dan Memastikan Kesiapan Sekolah
"Kalau kita menghapus zonasi dan kembali ke sistem lama, masalah ini hanya akan berpindah. Anak-anak dari keluarga miskin akan semakin kesulitan masuk ke sekolah negeri," ungkapnya. Menurut Nisa, penyebab utama persoalan zonasi bukan pada sistem itu sendiri, tetapi pada keterbatasan daya tampung sekolah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini pendidikan yang dijamin negara belum merata dan sepenuhnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang berfokus pada peningkatan daya tampung harus menjadi perhatian utama.
Nisa Felicia juga menguraikan bahwa akses pendidikan bisa diklasifikasikan ke dalam empat tipologi berdasarkan kondisi masing-masing daerah:
- Kabupaten/kota dengan jumlah sekolah negeri yang memadai.
- Kabupaten/kota yang jumlah sekolahnya bisa mencukupi dengan tambahan sekolah swasta.
- Kabupaten/kota dengan jumlah sekolah yang masih kurang meskipun ditambah dengan sekolah swasta.
- Kabupaten/kota yang sama sekali tidak memiliki sekolah swasta.
BACA JUGA:Prabowo Minta Kepolisian Hemat Anggaran dan Kurangi Kegiatan Seremonial
BACA JUGA:Bea Cukai Kemenkeu Pastikan Harga Jual Eceran Rokok Konvensional dan Elektrik Naik pada 2025
"Setiap tipologi ini memerlukan solusi yang berbeda. Solusinya harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," kata Nisa, menekankan pentingnya pendekatan fleksibel dalam menangani persoalan daya tampung sekolah.
Dengan pendekatan ini, Nisa berharap pemerintah dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata di berbagai daerah, tanpa membiarkan kendala daya tampung menjadi penghambat bagi akses pendidikan anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. (ant)