Kapolri Arahkan Jajarannya untuk Tindak Serius Praktik Impor Ilegal
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo -Divisi Humas Polri-ANTARA/HO
BELITONGEKSPRES.COM - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap praktik impor ilegal yang merugikan negara. Dalam sebuah arahan kepada jajarannya, ia menekankan perlunya langkah-langkah hukum yang signifikan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang terlibat.
"Segera lakukan penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku impor ilegal," ungkap Sigit dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa para importir yang nakal sering menggunakan berbagai cara, seperti memasukkan barang tanpa dokumen resmi, mengubah HS Code untuk menghindari biaya yang semestinya, dan menyalahgunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta kawasan berikat.
Menurutnya, aktivitas ilegal ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, mencapai ribuan triliun. Oleh karena itu, Sigit meminta jajarannya di semua tingkatan, mulai dari Polres hingga Mabes, untuk bertindak tegas terhadap para pelanggar ini.
BACA JUGA:Pembangunan IKN Dinilai Langkah Strategis Menuju Pemerataan Ekonomi Indonesia
BACA JUGA:Mensesneg Konfirmasi Anggota Kabinet Akan Gunakan Mobil Dinas Maung Produksi PT Pindad
Lebih lanjut, Sigit menyoroti perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya mencegah kebocoran anggaran negara.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen untuk keluar dari jerat middle income trap. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah strategis perlu diambil, salah satunya adalah mengatasi kebocoran dalam penerimaan dan penggunaan keuangan negara.
"Diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, khususnya dalam mencegah kebocoran penerimaan dan pengelolaan anggaran negara. Semua kementerian, termasuk Polri, harus berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan negara," tegasnya.
Sigit juga memastikan bahwa Polri akan mendukung penegakan hukum dan memberikan pendampingan untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. (ant)