OVO Rekomendasikan Adaptasi Kartu Prakerja untuk Program Makan Bergizi Gratis

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Direktur PT Visionet Internasional (OVO), Karaniya Dharmasaputra, memberikan rekomendasi untuk mengadaptasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai inisiatif prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan menggunakan pendekatan yang sama seperti Kartu Prakerja.

Dalam penjelasannya, Karaniya menekankan pentingnya skema kemitraan publik-swasta (public private partnership/PPP) dan pemanfaatan teknologi digital yang telah terbukti efektif dalam program Kartu Prakerja. 

“Model yang sudah terbukti ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, yang dirancang untuk menjangkau sekitar 15 juta anak di Indonesia,” ujarnya dalam acara Financial Inclusion Week 2024 secara virtual dari Jakarta.

Namun, dia juga mengakui adanya tantangan yang cukup besar, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran pemerintah. APBN 2025 hanya mengalokasikan sekitar Rp71 triliun untuk mendukung program ini, sehingga penting untuk memastikan tata kelola yang transparan dan efektif guna mencegah potensi korupsi.

BACA JUGA:Peningkatan Investasi Beri Dampak Positif bagi Penemuan Sumber Daya Migas di Indonesia

BACA JUGA:PLN Indonesia Power Perkuat Peran dalam Transisi Energi Terbarukan Menuju NZE 2060

Karaniya menjelaskan bahwa adopsi model Kartu Prakerja memiliki beberapa keunggulan. Pertama, program yang mencakup distribusi makanan gratis lima hingga enam kali seminggu di seluruh Indonesia memerlukan infrastruktur teknologi yang solid untuk memastikan kelancaran operasional dan pengawasan.

Kedua, penerapan model ini dapat membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Dalam ekosistem digital Indonesia, terdapat sekitar 5 juta UMKM di sektor makanan dan minuman, serta 4 juta pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring. “Kolaborasi ini dapat meningkatkan potensi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.

Ketiga, pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kebutuhan investasi modal dan operasional pemerintah. Dengan menggandeng UMKM yang sudah berpengalaman dalam penyediaan makanan, pemerintah bisa menghindari pengeluaran untuk membangun dapur sentral baru. “Ini akan sangat menghemat anggaran,” tambah Karaniya.

Dia juga optimis bahwa banyak perusahaan teknologi di Indonesia bersedia untuk berkontribusi pada program ini, menggunakan skema biaya tanpa mengejar keuntungan. 

BACA JUGA:BI Siapkan Langkah Strategis untuk Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Pertumbuhan Berkelanjutan

BACA JUGA:Hindari Jeratan Utang: Tips yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengambil Pinjaman

Dengan pendekatan ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat beroperasi lebih efisien, memberdayakan ekosistem digital yang ada, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi UMKM dan pekerja informal. 

“Saya telah berbicara dengan beberapa pemimpin perusahaan teknologi, dan mereka siap mendukung program ini,” tutupnya. (ant)