Urgensi Pembentukan Angkatan Siber di Tengah Keberadaan BSSN dan Satsiber TNI-Polri
Ilustrasi, Serangan siber. (YourStory)--
BELITONGEKSPRES.COM - Wacana pembentukan Angkatan Siber kembali mencuat di tengah sudah adanya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta satuan siber di lingkungan TNI dan Polri.
TNI memiliki Satuan Siber (Satsiber) dan Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber). Mengingat sudah adanya lembaga-lembaga tersebut, pertanyaan muncul mengenai urgensi pembentukan Angkatan Siber.
Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyoroti pentingnya efisiensi dan anggaran dalam pembentukan Angkatan Siber.
Menurutnya, BSSN saat ini telah berfungsi sebagai koordinator kebijakan keamanan siber nasional yang mencakup sektor sipil dan swasta. Oleh karena itu, dia mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar membutuhkan Angkatan Siber sebagai entitas baru.
BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga dan Lion Group Kerjasama Ekspansi Layanan Avtur ke Internasional
BACA JUGA:OJK Jelaskan Alasan Pencairan Dana Pensiun Harus Menunggu 10 Tahun
BSSN saat ini fokus pada upaya perlindungan dan mitigasi ancaman siber dengan melibatkan berbagai sektor.
Sementara itu, pembentukan TNI Angkatan Siber dianggap sebagai langkah lebih khusus dalam konteks pertahanan, yang mencakup aspek ofensif dan defensif.
Karena Angkatan Siber akan berada langsung di bawah komando TNI, operasionalnya akan lebih berorientasi pada keamanan negara.
Namun, Fahmi memperingatkan bahwa pembentukan matra baru ini akan menambah beban anggaran negara. Biaya infrastruktur, pelatihan, rekrutmen, dan operasional yang diperlukan akan sangat besar.
BACA JUGA:Kasus Jet Pribadi, KPK Persilakan Klarifikasi Secara Mandiri kepada Bobby dan Kaesang
BACA JUGA:Ikuti Baiat Massal ke ISIS, Densus 88 Tangkap Dua Terduga Teroris Jamaah Ansharut Daulah di Bima
Mengingat keterbatasan anggaran, ia menekankan bahwa penguatan satuan siber yang sudah ada, seperti BSSN dan Satsiber TNI, adalah langkah yang lebih realistis.
Fahmi berpendapat bahwa Indonesia sebaiknya memaksimalkan lembaga yang sudah ada sebagai langkah bertahap, sembari mempersiapkan dasar yang kuat untuk pembentukan Angkatan Siber yang tangguh di masa mendatang. (jpc)