Kebijakan Makan Siang Gratis, Ekonom: Potensi Bebani APBN dan Tambah Utang Negara

BELITONGEKSPRES.COM - Kebijakan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun yang disetujui oleh Presiden Jokowi dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo - Gibran menuai banyak kritik, baik dari masyarakat maupun pakar ekonomi.

Program ini, yang dianggap prematur, diperkirakan akan menimbulkan masalah baru bagi APBN 2025 mendatang.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, program makan siang gratis ini hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jumlah Rp 71 triliun itu terbilang fantastis dan hampir sama dengan anggaran kebutuhan Ibu Kota Nusantara," kata Esther dalam keterangannya pada Selasa, 25 Juni 2024.

BACA JUGA:234 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi pada Ibadah Haji 1445 H

BACA JUGA:Burhanudin Promosikan Pekan Inovasi dan Kreatif Beltim 2024, Live di Acara Sandiaga Uno

Ia menambahkan, "Multiplier effect kebijakan ini hanya berdampak jangka pendek dan tidak beda jauh dengan bantuan sosial."

Menurut Esther, program makan bergizi gratis ini tidak mengatasi akar permasalahan dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas. "Untuk bisa mewujudkan Indonesia generasi emas adalah penguatan sumber daya manusia," imbuhnya.

Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia menilai anggaran sebesar Rp 71 triliun ini berpotensi menambah akumulasi utang negara Indonesia.

"Memang ada risiko ketika anggaran ini dimunculkan. Tampaknya ada upaya optimalisasi dari defisit," papar Tauhid.

"Jika defisitnya naik dari 2,45 persen menjadi 2,82 persen dari Pajak Domestik Bruto (PDB), berarti ada tambahan 40 hingga 50 triliun Rupiah dari defisit. Namun, risikonya adalah akumulasi utang kita akan bertambah, karena di tahun 2024 kita sudah berhasil berada di bawah 2,3 persen PDB. Jadi kalau defisitnya dilebarkan menjadi 2,82 persen, utang kita akan bertambah," tutupnya.