Kepala BGN: Pemerintah Alokasikan Rp100 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah Indonesia, melalui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Program ini dirancang untuk menyediakan akses makanan bergizi kepada 82,9 juta warga Indonesia hingga akhir tahun, sekaligus menunjukkan kemandirian dalam pendanaan nasional.

Tahap awal pelaksanaan MBG akan dimulai pada Januari 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun, yang direncanakan menjangkau 3 juta penerima manfaat hingga April. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi 6 juta penerima pada periode April hingga Agustus, dan mencapai 15-17 juta penerima manfaat pada bulan September. Hingga akhir tahun 2025, program ini menargetkan cakupan yang lebih luas demi memastikan semua golongan yang membutuhkan mendapatkan akses makanan bergizi.

“Kami terus mengupayakan agar target besar ini tercapai. Pemerintah sudah memastikan anggaran sebesar Rp 100 triliun tersedia untuk mendukung program ini,” ujar Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Istana Negara pada Rabu, 22 Januari.

Dadan juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran demi kelancaran pelaksanaan program. Meski begitu, ia menyatakan bahwa langkah-langkah efisiensi tersebut berada sepenuhnya dalam pengawasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

BACA JUGA:Seleksi PPPK 2024 Bermasalah? Ini Langkah DPR RI untuk Honorer

BACA JUGA:BGN Sebut Program MBG Butuh Dukungan Pemda untuk Hindari Campur Tangan Mafia

“Presiden dan Menteri Keuangan telah menjamin ketersediaan dana. Ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah untuk memastikan program ini berjalan,” tambahnya.

Yang menarik, seluruh anggaran untuk MBG berasal murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dadan menegaskan tidak ada kontribusi dari dana cadangan, CSR BUMN, maupun bantuan asing. 

Ia juga mengklarifikasi bahwa CSR BUMN difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung program, sementara teknis pendanaan MBG sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Indonesia.

“Kami tidak menggunakan dana asing untuk program ini. Bantuan negara lain, jika ada, hanya berupa dukungan teknis atau penyediaan peralatan. Namun sejauh ini, program ini sepenuhnya dibiayai dari dana nasional,” jelasnya.

Program MBG menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang gizi. Langkah ini juga mempertegas kemandirian Indonesia dalam menghadirkan solusi bagi tantangan nasional tanpa bergantung pada sumber daya asing. (beritasatu)