Menko PM Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran Lewat Data Tunggal

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya data tunggal sosial ekonomi sebagai dasar utama dalam memastikan program pemerintah terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. 

Menurutnya, inisiatif ini akan menjadi langkah krusial dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan akurat.

"Dengan adanya data tunggal, semua program pemerintah dapat berjalan dengan lebih terarah dan mencapai masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Menko Muhaimin saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi dengan beberapa menteri, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Mensos Saifullah Yusuf menambahkan bahwa kehadiran data tunggal ini tidak hanya mencegah kesalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) tetapi juga menjadi dasar pemutakhiran data sesuai dengan dinamika masyarakat. 

BACA JUGA:Masuk Kabinet Merah Putih, Aktris Raline Shah Resmi Jadi Staf Khusus Menkomdigi

BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Jalani Pemeriksaan di KPK, Belum Ada Keputusan Penahanan

"Data ini akan terus diperbarui untuk menjaga keakuratan, sesuai mekanisme yang sedang disusun oleh tim di bawah koordinasi Menko PM," jelas Saifullah.

Menko Muhaimin juga memastikan bahwa penyelesaian data tunggal sosial ekonomi nasional akan rampung dalam waktu dekat. "Data ini akan selesai dalam dua minggu hingga satu bulan ke depan dan akan menjadi acuan utama bagi kementerian dan lembaga dalam menjalankan program pembangunan," ungkapnya.

Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dituangkan dalam instruksi presiden. 

"Instruksi presiden terbaru mengenai data tunggal sosial ekonomi nasional akan segera diterbitkan untuk mempercepat implementasi," tambah Muhaimin.

Keberadaan data tunggal ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pemerintah. Dengan mekanisme yang akurat dan terintegrasi, Indonesia dapat melangkah menuju tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berdaya guna. (ant)