Kemensos Alokasikan Rp 461 Miliar untuk 143.000 Keluarga Penerima Manfaat di Pasuruan pada 2025
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp 461 miliar untuk 143.000 lebih Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada 202-Ichsan Ali-Beritasatu.com
BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 461 miliar untuk membantu lebih dari 143.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada tahun 2025.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa bantuan ini mencakup penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai program bantuan sosial lainnya.
"Anggaran sebesar Rp 461 miliar telah disiapkan untuk KPM di Kabupaten Pasuruan," ungkapnya saat mengunjungi posko banjir di Kecamatan Rejoso pada Minggu, 8 Desember, seperti yang dilaporkan oleh Antara.
Menurut Gus Ipul, bantuan sosial ini merupakan upaya Kemensos untuk mendukung masyarakat Pasuruan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam situasi sulit.
Dalam kunjungan tersebut, Kemensos juga mengumumkan penyaluran bantuan logistik senilai hampir Rp 900 juta untuk korban banjir di Kecamatan Rejoso. "Bantuan ini ditujukan untuk wilayah yang terdampak banjir, guna memenuhi kebutuhan logistik warga," jelasnya.
BACA JUGA:Kemensos Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Banjir di Pasuruan Terpenuhi
BACA JUGA:Kemensos Salurkan Bantuan Rp900 Juta untuk Korban Banjir di Pasuruan
Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan langkah awal yang diambil selama masa tanggap darurat. Data Kemensos menunjukkan bahwa sekitar 200 kepala keluarga saat ini berada di posko pengungsian di Kecamatan Rejoso, yang merupakan warga dari Desa Jarangan.
Dia menambahkan bahwa Kemensos akan terus memantau situasi pascabencana dan berkomitmen untuk membantu masyarakat membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir. "Setelah masa darurat, kami akan melakukan penilaian terhadap kerusakan dan memberikan bantuan untuk memperbaiki infrastruktur," tutup Gus Ipul. (beritasatu)