DPR Anggap Jabatan Utusan Khusus Opsional, Pengisian Posisi Gus Miftah Tidak Wajib Diisi

BELITONGEKSPRES.COM - Mundur dari posisinya sebagai utusan presiden untuk kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman menciptakan spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi jabatan tersebut selanjutnya. 

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan bahwa pengisian posisi itu bersifat opsional dan tidak mendesak.

Dasco menjelaskan bahwa jabatan utusan khusus presiden tidak secara eksplisit tercantum dalam struktur kabinet, sehingga ketika pos tersebut kosong, tidak ada keharusan untuk segera mengisinya, berbeda dengan jabatan menteri. "Posisi itu boleh diisi dan boleh tidak diisi," tegasnya di Jakarta pada malam 6 Desember.

Miftah mengumumkan pengunduran dirinya di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, pada siang hari yang sama. 

BACA JUGA:Disebut Bukan Lagi Anggota PDIP, Jokowi Jadi Incaran Banyak Partai Politik

BACA JUGA:1,5 Bulan Menjabat, Gus Miftah Ngaku Belum Terima Gaji dan Tidak Memanfaatkan Fasilitas Negara

Penceramah berambut gondrong ini menjadi sorotan setelah video yang menunjukkan olok-oloknya kepada penjual es teh bernama Sunhaji viral. Meskipun Miftah telah mengunjungi Sunhaji untuk meminta maaf, kritik tetap berlanjut.

Dasco menambahkan bahwa nomenklatur utusan presiden bidang kerukunan beragama diciptakan oleh Prabowo Subianto sebagai pengakuan terhadap komitmen Miftah dalam mendorong toleransi antarumat beragama. 

Di samping itu, Prabowo menerima berbagai masukan mengenai kondisi keagamaan di daerah yang memerlukan perhatian, termasuk infrastruktur keagamaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan harapannya agar Miftah tidak meninggalkan posisinya. 

Ia berpendapat bahwa Miftah dapat memberikan kontribusi berharga bagi Presiden Prabowo dalam membangun hubungan antarumat. Gus Jazil menekankan, "Gus Miftah adalah sosok yang pro-wong cilik, dan saya yakin ia akan berkontribusi lebih besar untuk keumatan."

BACA JUGA:Rencana PPN 12 Persen Memicu Kekhawatiran Kenaikan Harga Obat

BACA JUGA:Airlangga Tegaskan Bahan Pokok dan Biaya Pendidikan Tak Kena PPN 12 Persen

Ia juga menyatakan bahwa insiden cemoohan terhadap Sunhaji seharusnya dianggap sebagai masalah yang telah selesai, karena kedua belah pihak telah saling memaafkan. "Sebagai manusia, siapa pun, termasuk kiai, tidak luput dari kesalahan," ujarnya. (jpc)