Mengurai Pelanggaran Hak Pekerja: Ketika Upah Tidak Lagi Menjadi Hak Mutlak

Reporter: Shafiyyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 30 Nov 2024 - 20:37

Ilustrasi tuntutan para buruh--(bantuanhukum.or.id)

mengurai pelanggaran hak pekerja: ketika upah tidak lagi menjadi hak mutlak                            pelanggaran terhadap hak pekerja, terutama yang berkaitan dengan upah yang tertunda atau tidak dibayar, terus menjadi masalah serius di indonesia. 
meskipun sudah ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk membayar upah tepat waktu, kenyataannya banyak perusahaan yang melanggar ketentuan ini tanpa ada sanksi yang memadai.
hal ini menambah kesulitan ekonomi pekerja yang bergantung pada gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial, sudah saatnya kita memastikan bahwa hak pekerja dihormati dan dilindungi dengan lebih serius.
pasal 93 undang-undang no. 13 tahun 2003 secara jelas mengatur bahwa pembayaran upah harus dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati, dan perusahaan wajib memberikan kompensasi atas keterlambatan.
namun, penerapan hukum yang lemah membuat banyak pengusaha merasa aman untuk tidak menepati kewajiban mereka. tidak adanya pengawasan yang cukup seringkali membuat para pekerja terpaksa menerima ketidakpastian, yang akhirnya mempengaruhi kesejahteraan mereka.
baca juga: solusi mengatasi 'pandemi' judi online
pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil tindakan yang lebih tegas agar pelanggaran ini tidak dibiarkan terus-menerus terjadi.
keterlambatan pembayaran upah dapat mengganggu kestabilan finansial pekerja dan mempengaruhi kualitas hidup mereka. beberapa pekerja bahkan memilih untuk melakukan mogok kerja atau aksi protes lain untuk menuntut hak mereka yang belum dipenuhi.
penulis percaya bahwa upaya untuk menegakkan hak pekerja harus lebih maksimal, terutama di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. pemerintah harus memberi perhatian lebih pada masalah ini, agar pekerja tidak terjebak dalam situasi yang semakin memburuk karena pelanggaran oleh perusahaan.
contoh nyata dari pelanggaran hak pekerja adalah kasus yang melibatkan pt bangun cipta kontraktor (bck) di jakarta utara pada tahun 2020. dalam proyek rehabilitasi gedung sekolah di jakarta, ratusan pekerja tidak menerima upah mereka selama lima bulan, dengan total utang mencapai rp 1,5 miliar.
meskipun ada kesepakatan untuk melunasi utang tersebut, perusahaan hanya mampu membayar sebagian kecil dari jumlah yang dijanjikan, sementara sisanya tertunda tanpa kejelasan. akhirnya, para pekerja melakukan penyegelan gedung sebagai bentuk protes atas ketidakpastian tersebut.
kasus yang melibatkan pt bck ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak pekerja. pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa perusahaan yang melanggar kewajiban membayar upah tepat waktu diberi sanksi yang sesuai.
baca juga:makan bergizi gratis harapan baru bagi anak indonesia
jika tidak ada tindakan tegas, masalah keterlambatan pembayaran upah ini akan terus berlanjut, menciptakan ketidakadilan dan merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha.
penegakan hukum yang jelas adalah kunci untuk melindungi hak pekerja dan memastikan kesejahteraan mereka terjaga dengan baik. kita semua harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan menghargai hak-hak pekerja demi masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.
selain masalah keterlambatan pembayaran upah, pelanggaran terhadap hak pekerja juga sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak lainnya, seperti hak atas jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan hak cuti.
banyak perusahaan yang hanya fokus pada keuntungan finansial dan mengabaikan kesejahteraan pekerja. hal ini sangat merugikan, karena tanpa perlindungan yang memadai, pekerja rentan terhadap kecelakaan kerja, penyakit, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.
dalam jangka panjang, kurangnya perhatian terhadap hak-hak pekerja ini dapat menurunkan produktivitas serta merusak reputasi perusahaan itu sendiri.
pemerintah indonesia sebenarnya telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk melindungi hak pekerja, tetapi penerapannya masih kurang efektif. salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan, baik besar maupun kecil, dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban mereka terhadap pekerja.
pengawasan tidak hanya dapat dilakukan melalui inspeksi rutin oleh instansi terkait, tetapi juga dengan melibatkan serikat pekerja dalam proses pemantauan. dengan adanya serikat pekerja, pekerja bisa lebih mudah menyuarakan keluhannya dan mendapatkan bantuan jika hak-haknya dilanggar.
keberadaan serikat pekerja juga dapat memperkuat posisi tawar pekerja dan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka. selain itu, penting bagi masyarakat dan pekerja itu sendiri untuk lebih memahami hak-hak mereka, serta melibatkan diri dalam advokasi hukum terkait pelanggaran hak pekerja.
baca juga:optimalisasi penerimaan pajak tanpa menaikkan ppn
pelatihan atau pendidikan mengenai hak-hak ketenagakerjaan perlu diperkenalkan di sekolah-sekolah atau bahkan di lingkungan perusahaan agar pekerja lebih sadar akan kewajiban dan hak mereka dalam bekerja.
meningkatnya kesadaran ini dapat memperkecil terjadinya pelanggaran hak pekerja di masa mendatang. dalam hal ini, peran pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan menghargai hak-hak pekerja.
jika tindakan tegas ini segera diterapkan, tidak hanya pekerja yang akan diuntungkan, tetapi negara juga akan merasakan manfaatnya. kondisi kerja yang lebih baik dan adil dapat meningkatkan produktivitas pekerja, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian negara.
oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak pekerja demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan layak bagi semua.
*) shafiyyah, mahasiswa jurusan hukum universitas bangka belitung

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 2 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan