MK Siapkan 735 Personel Gugus Tugas untuk Tangani Sengketa Pilkada 2024

BELITNGEKSPRES.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai mempersiapkan diri untuk menangani potensi sengketa dalam Pilkada 2024. Pada 25 November 2024, MK melantik 735 personel gugus tugas yang akan bertanggung jawab menangani seluruh sengketa pilkada yang muncul. Gugus tugas ini akan bekerja mulai 27 November 2024 hingga 14 Maret 2025.

Ketua MK, Suhartoyo, memperkirakan jumlah sengketa pilkada tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya daerah yang menyelenggarakan pilkada pada 2024. "Proyeksi kami bisa lebih dari 300 daerah, bahkan bisa lebih," ujar Suhartoyo usai melantik gugus tugas di gedung MK Jakarta.

Selain banyaknya daerah, faktor lain yang memengaruhi jumlah sengketa adalah jumlah pasangan calon di masing-masing daerah. Kemungkinan, satu daerah dapat memiliki lebih dari satu gugatan dari pasangan calon yang bersaing. Kepercayaan terhadap MK juga menjadi faktor penentu. "Jika pihak-pihak merasa yakin, mereka mungkin akan membawa sengketa pilkada ke MK, tetapi jika tidak, itu adalah pilihan mereka," jelasnya.

Untuk menghadapi potensi meningkatnya jumlah gugatan, MK sudah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah menghentikan sementara persidangan pengujian Undang-Undang. Selain itu, proses persidangan sengketa pilkada akan dilaksanakan dengan sistem panel, di mana hakim akan dibagi ke dalam beberapa panel untuk mempercepat penanganan gugatan. "Ini mirip dengan cara yang diterapkan pada penanganan perkara legislatif (pileg) sebelumnya," tambahnya.

BACA JUGA:Jelang Pencoblosan, KPU Pastikan Logistik Pilkada Serentak Telah Berada di Lokasi TPS

BACA JUGA:Sudah Diperbaiki dan Dikembangkan, KPU Pastikan Kesiapan Sirekap untuk Pilkada Serentak 2024

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menggelar rapat koordinasi dan konferensi video untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada 2024. Rapat ini dihadiri oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon. Kapolri menekankan bahwa rapat ini bertujuan memastikan kesiapan pengamanan pilkada, terutama di wilayah-wilayah rawan.

"Beberapa wilayah rawan yang perlu perhatian khusus adalah Papua, daerah dengan calon tunggal, dan daerah dengan pasangan calon yang terpecah menjadi dua kubu," jelas Kapolri. 

Wilayah pelosok yang menghadapi kesulitan dalam distribusi logistik juga menjadi perhatian. Kapolri memastikan bahwa distribusi logistik pilkada sudah tuntas, bahkan ke wilayah terluar dan pelosok, dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri.

Sementara itu, Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, melaporkan bahwa seluruh logistik pilkada telah sampai ke daerah pemilihan dan saat ini tengah dalam proses distribusi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlangsung sejak 25 November hingga 26 November 2024. "Kami juga tengah mempersiapkan pembangunan TPS di seluruh lokasi," tutup Afifuddin. (jpc)