Kampanye Pilkada 2024 di Beltim Berjalan Kondusif, Bawaslu Apresiasi Peran Masyarakat

MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Belitung Timur (Beltim) Danny Sugara, menyampaikan bahwa pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan kondusif dan sesuai aturan.

Hingga hari ke-58 masa kampanye, hanya tersisa dua hari lagi menuju akhir periode kampanye, semua kegiatan dilaporkan berlangsung normatif.  

"Kampanye selama ini berjalan sesuai aturan, termasuk mengikuti Peraturan KPU (PKPU). Para peserta Pilkada sudah mematuhi prosedur seperti pemberitahuan kepada kepolisian untuk penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)," ungkap Danny Sugara, Jumat 22 November 2024.

Berbagai bentuk kampanye, mulai dari dialogis, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, hingga aktivitas di media sosial, berjalan sesuai regulasi. Situasi di lapangan pun dinilai cenderung kondusif.  

BACA JUGA:PDI Perjuangan Gelar Bazar Beras Murah di Beltim, 22 Ton Beras Dijual Rp20 Ribu per 5 Kg, Ini Lokasinya

Danny juga mengungkapkan bahwa hingga kini Bawaslu belum menerima laporan signifikan terkait pelanggaran kampanye. 

"Sejauh ini hanya ada laporan di awal masa kampanye mengenai netralitas ASN saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Di luar itu, belum ada laporan hingga hari ini," jelasnya.  

Sejak 4 November 2024, jajaran Bawaslu telah melantik pengawas hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dengan pengawasan yang telah menjangkau desa-desa, tidak ditemukan indikasi pelanggaran berarti di tingkat masyarakat.  

Danny menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang turut peduli terhadap potensi pelanggaran, terutama politik uang. 

BACA JUGA:Profil Belitung Enam Senar: Personil Ansambel Gitar Siap Pukau Konser Jazz De Billitone 2024

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam money politics, baik sebagai pemberi maupun penerima. Sanksinya sangat berat sesuai dengan Undang-Undang Pilkada," tegasnya.  

Bawaslu Beltim berharap situasi kondusif ini terus berlanjut hingga proses Pilkada selesai, sehingga tercipta pesta demokrasi yang jujur, adil, dan berkualitas.