Demi Penyelenggaraan Haji yang Bersih, Menag Gandeng KPK dan Kejaksaan

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih transparan dan bebas dari korupsi. 

Langkah ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan haji, baik di dalam negeri maupun saat pelaksanaan di Arab Saudi.

"Kami telah berdiskusi dengan KPK untuk mendampingi kami dalam penyelenggaraan haji, karena kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri," ujar Nasaruddin Umar dalam forum Mudzakarah Perhajian yang berlangsung di Bandung pada hari Jumat.

Komitmen ini sejalan dengan salah satu agenda besar Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor pemerintahan.

BACA JUGA:Jokowi Bakal Terima Uang Pensiunan Presiden Seumur Hidup, Sigini Besarannya

BACA JUGA:Keterlibatan Keluarga dalam Skandal Pencucian Uang Rafael Alun Terungkap di Persidangan

Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi dan memastikan pemerintahan yang bersih dan transparan. Menag Nasaruddin menyatakan dukungannya terhadap agenda besar Presiden ini dengan harapan agar Kementerian Agama juga menjadi lembaga yang bebas dari penyelewengan dan lebih berorientasi pada pelayanan umat.

"Pak Presiden memiliki niat yang luar biasa untuk membersihkan berbagai instansi dari unsur-unsur yang merugikan negara dan bangsa. Beliau bertekad menertibkan serta menghilangkan praktik-praktik yang mencederai nilai luhur bangsa Indonesia," ujar Nasaruddin.

Nasaruddin menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji bukan hanya terukur dari aspek teknis, namun juga dari pelayanan yang diberikan kepada para jemaah. Ia menekankan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus bebas dari segala bentuk penyalahgunaan yang berpotensi merugikan umat dan negara.

"Saya ingatkan kepada seluruh aparat di Kementerian Agama bahwa kita berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Haji tahun ini harus lebih sukses, dan kita semua terlibat bersama-sama dalam pengelolaannya," tegasnya.

BACA JUGA:Perkuat Penegakan Hukum, Yusril Sebut Pemerintah Lanjutkan Pembahahasan RUU Perampasan Aset

BACA JUGA:Gibran Sebut Sebagian Besar Orang Tua Sambut Postif Program Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Menag Nasaruddin juga mengungkapkan harapannya agar forum Mudzakarah Perhajian di Bandung ini dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang benar-benar membawa manfaat bagi umat, bukan justru memberatkan calon jemaah. 

Forum tersebut akan membahas tiga isu utama, yakni penguatan skema murur, penerapan tanazul, serta pemanfaatan Nilai Manfaat haji bagi keberlangsungan dan kemaslahatan umat. (ant)