Ada Pengurangan Daba, Ketua DPRD Beltim Tanyakan Solusi Pemda Dalam Seleksi PPPK

Reporter: Muchlis Ilham |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 06 Nov 2024 - 14:03

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Fezzi Uktolseja-Muchlis Ilham/BE-

ada pengurangan daba, ketua dprd beltim tanyakan solusi pemda dalam seleksi pppk                            manggar, belitongekspres.com - ketua dprd kabupaten belitung timur (beltim) fezzi uktolseja menyebutkan bahwa saat ini beltim mengalami pengurangan dana bagi hasil dari pusat, kurang lebih nilainya rp80 miliar.
selain itu, ada arahan pemerintah pusat terkait makan sehat untuk anak-anak yang jumlahnya kurang lebih rp50 miliar. karena dua hal itulah, ketua dprd beltim berpendapat agar nasib honorer yang bekerja di pemerintah daerah (pemda) perlu perhatian.
dalam pendapat umum fraksi pdi perjuangan terhadap rapbd tahun 2025, sebenarnya fezzi uktolseja ingin menanyakan bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap honorer.
"kemudian juga yang harus kita pertimbangkan adalah adanya uu nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, menyebutkan maksimal belanja pegawai 30 persen," ujar fezzi uktolseja, rabu 6 november 2024.
baca juga:kepala diskominfo sp beltim akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, ini kasus yang menjeratnya
baca juga:astagfirullah! guru di beltim cabuli siswi, ketangkap warga di semak-semak
berdasarkan data, fezzi mengatakan kabupaten beltim berdasarkan data, belanja pegawai sudah di atas 50 persen. ada kenaikan signifikan dari belanja pegawai berdasarkan data 2024, rp322 miliar.
"sementara di tahun 2025 kami lihat di data, rp477 miliar. artinya ada peningkatan belanja pegawai pemkab beltim sebesar rp150 miliar, ini bagaimana solusinya," kata fezzi.
masih berdasarkan data, fezzi menyebutkan jika semua honorer diangkat menjadi pppk, anggaran sebenarnya tidak sampai rp150 miliar hanya rp87 miliar. "inilah yang sebenarnya ingin kami tanyakan kejelasannya," sebutnya.
selain soal anggaran gaji pppk, fezzi juga meminta pemda beltim mempertimbangkan permasalahan lain yaitu kekosongan honorer selama jeda beberapa bulan setelah seleksi sampai pengangkatan pppk. 
baca juga:kasus korupsi bumd, kejari beltim kembali tetapkan 1 tersangka baru
baca juga:ketua dprd beltim: rekrutmen pppk tergantung ketersediaan dari apbd 2025
terkait masalah honorer memang sudah menjadi pertimbangan, bahwa begitu mereka diterima menjadi pppk. di mana dprd beltim sudah menanyakan tmt mereka bisa bulan 4 (april) atau bulan 7 (juni).
"artinya mereka tidak akan menerima gaji apapun atau tidak akan bekerja mulai bulan 1 sampai bulan 6, atau secepat-cepatnya bulan 1 sampai bulan 4," terang fezzi.
menurut fezzi, yang menjadi permasalahan adalah ada hari raya di bulan maret dan puasa. lalu pelayanan-pelayanan masyarakat, untuk tenaga kebersihan dan tenaga rumah sakit. 
"siapa yang akan ambil sampah, siapa yang akan menangani pasien. inikan bukan urusan mengangkat p3k atau tidak. begitu tidak digaji, dengan alasan diangkat sebagai p3k, mereka tidak akan menerima hak sehingga selama 6 bulan akan ada kekosongan. pelayanan masyarakat tidak bisa diberikan, ini yang kita pikirkan. solusinya bagaimana," jelas fezzi.
baca juga:seleksi pppk beltim 2024 bukan formalitas, honorer jangan anggap enteng
baca juga:1564 usulan formasi asn beltim 2024 sudah disetujui, tuntaskan honorer jadi pppk
ia mencontohkan, di beberapa daerah, honorer tetap menjadi honorer. sebab yang terpenting adalah tetap bekerja bukan soal status menjadi pppk. 
"nah inilah, pemda itu harus punya perencanaan yang bagus. kalau kami inginnya para honorer ini mulai bulan 1 sudah gajian. kalau sistem sekarang, mereka diputus kontrak, nyambung lagi begitu sudah tmt. desain ketenagakerjaanya seperti apa, jangan wah hebat, semua jadi pppk. anggarannya, siap apa tidak," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 7 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan