Kemenkumham Babel Gelar Rakor Dilkumjakpol-Plus, Bahas Solusi Overcrowding Lapas

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 17 Oct 2024 - 12:01

Kemenkumham Babel Gelar Rakor Dilkumjakpol-Ist-

Suwidya menjelaskan, guna meminimalisir terjadinya over kapasitas di Lapas, perlu dibangun sinergi dan persamaan persepsi antar Criminal Justice System dengan tanpa intervensi terhadap ruang lingkup masing-masing secara kasuistik.

"Khususnya dalam penerapan restorative justice dan penerapan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika," ujarnya.

Sementara itu, narasumber lain yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, M Teguh Darmawan menyebutkan, jika restorative justice memberikan kontribusi terhadap pengurangan overcrowding di dalam Lapas.

Kejaksaan Tinggi telah menerapkan restorative justice, salah satunya restorative justice bagi kasus narkotika.

"Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti tersangka tersebut tidak terafiliasi dengan sindikat narkotika," sebutnya.

Ikut menimpali, Direktur Reskrimum Polda Babel, KBP I Nyoman Mertha Dana menyampaikan, jika Polda Babel telah melakukan upaya pencegahan overcdowding di Lapas melalui kegiatan preventif.

"Menghadirkan petugas kepolisian di tengah masyarakat untuk meminimalisir oknum yang akan melakukan tindak pidana," kata Nyoman.

Kemudian Kepala BNNP Babel, Brigjen Pol. Hisar Siallagan mengatakan, semisalnya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Babel menyentuh angka 24 ribu orang.

Ia melanjutkan, maka mengurangi overcrowding di Lapas yang terjadi karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika, dapat dilakukan proses hukum kepada penyalahguna narkotika yang tanpa keterkaitan jaringan untuk direhabilitasi medis atau sosial.

Lalu, adanya agenda itu, diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi aparat penegak hukum serta adanya keseragaman penerapan restorative justice di seluruh instansi penegak hukum.

Turut hadir, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, Kepala Divisi Keimigrasian Doni Alfisyahrin, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Babel, Para Kapolres, Para Kepala Kejaksaan Negeri, Para Ketua Pengadilan Negeri, serta para Kepala BNNK Kabupaten Kota di Babel.

kemenkumham babel gelar rakor dilkumjakpol-plus, bahas solusi overcrowding lapas                            pangkalpinang, belitongekspres.com - kantor wilayah kementerian hukum dan ham kepulauan bangka belitung (kemenkumham babel) menggelar rapat koordinasi dilkumjakpol-plus 2024 (pengadilan tinggi, kemenkumham, kejaksaan tinggi, kepolisian daerah dan badan narkotika nasional).
kegiatan rapat koordinasi dilkumjakpol-plus dilaksanakan di swiss-belhotel pangkalpinang, pada selasa 15 oktober 2024.
kali ini, rapat mengusung tema peran aparat penegak hukum dalam sinergi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dan mencegah overcrowding di lapas atau tutan di bangka belitung.
hadir ketua pengadilan tinggi babel m suwidya, kakanwil kemenkumham babel harun sulianto, kepala kejaksaan tinggi babel m teguh darmawan, polda yang diwakili oleh dir reskrimum kombes pol i nyoman mertadana dan kepala badan narkotika nasional provinsi babel brigjen pol hisar siallagan.
baca juga:kemenkumham borong penghargaan lkpp 2024: komitmen terus tingkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa
kakanwil kemenkumham babel, harun sulianto mengatakan, total penghuni tahanan dan narapidana di indonesia menurut laman sistem database pemasyarakatan (sdp) publik direktorat jenderal pemasyarakatan per 1 oktober 2024 yaitu sebanyak 273.541 orang. 
angka tersebut melebihi kapasitas/daya tampung lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang seharusnya dihuni oleh 143.879 orang.
"penghuni di lapas atau rutan, lpka pada kanwil kemenkumham babel mencapai 2.808 orang, sementara kapasitasnya hanya untuk 1.364 orang, hingga 14 oktober," kata harun.
harun menjelaskan, jika jajaran pemasyarakatan telah memberikan pembebasan bersyarat kepada 402 orang dan cuti bersyarat kepada 315 orang. upaya itu sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
baca juga:kemenkumham babel luncurkan gerai imigrasi-corner di kecamatan belinyu
diharapkan pencegahan overcrowding melalui penerapan restorative justice di wilayah babel terus dapat berjalan sesuai kewenangan yang ada menurut peraturan per undang-undangan yang berlaku.
sementara itu, salah satu narasumber kegiatan ini, ketua pengadilan tinggi babel, suwidya menjelaskan, sesuai data perkara pengadilan tinggi babel, perkara yang paling banyak menyumbang overcrowding di lapas yaitu narkotika dan pencurian. 
maka, pengadilan tinggi menerapkan restorative justice pada tindak pidana seperti, tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari rp 2.500.000  atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. 
"lalu tindak pidana merupakan delik aduan, serta tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam satu dakwaan dan kemudian tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil dan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan,” jelasnya.
baca juga:kemenkumham babel koordinasi dengan danlanal babel, bahas pengawasan orang asing
suwidya menjelaskan, guna meminimalisir terjadinya over kapasitas di lapas, perlu dibangun sinergi dan persamaan persepsi antar criminal justice system dengan tanpa intervensi terhadap ruang lingkup masing-masing secara kasuistik.
"khususnya dalam penerapan restorative justice dan penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika," ujarnya.
sementara itu, narasumber lain yakni kepala kejaksaan tinggi babel, m teguh darmawan menyebutkan, jika restorative justice memberikan kontribusi terhadap pengurangan overcrowding di dalam lapas.
kejaksaan tinggi telah menerapkan restorative justice, salah satunya restorative justice bagi kasus narkotika. 
baca juga:kemenkumham babel harmonisasikan 2 ranperkada kota pangkalpinang
"namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti tersangka tersebut tidak terafiliasi dengan sindikat narkotika," sebutnya.
ikut menimpali, direktur reskrimum polda babel, kbp i nyoman mertha dana menyampaikan, jika polda babel telah melakukan upaya pencegahan overcdowding di lapas melalui kegiatan preventif. 
"menghadirkan petugas kepolisian di tengah masyarakat untuk meminimalisir oknum yang akan melakukan tindak pidana," kata nyoman.
kemudian kepala bnnp babel, brigjen pol. hisar siallagan mengatakan, semisalnya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah babel menyentuh angka 24 ribu orang. 
baca juga:kemenkumham babel adakan sosialisasi netralitas asn, jelang pilkada 2024
ia melanjutkan, maka mengurangi overcrowding di lapas yang terjadi karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika, dapat dilakukan proses hukum kepada penyalahguna narkotika yang tanpa keterkaitan jaringan untuk direhabilitasi medis atau sosial.
lalu, adanya agenda itu, diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi aparat penegak hukum serta adanya keseragaman penerapan restorative justice di seluruh instansi penegak hukum.
turut hadir, kepala divisi pemasyarakatan kunrat kasmiri, kepala divisi administrasi dwi harnanto, kepala divisi keimigrasian doni alfisyahrin, para kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lingkungan kanwil kemenkumham babel, para kapolres, para kepala kejaksaan negeri, para ketua pengadilan negeri, serta para kepala bnnk kabupaten kota di babel.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 19 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan