KemenKop UKM: 95 Persen UMKM Masih Belum Kompetitif, Menteri Teten Ungkap Penyebabnya

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Selasa , 03 Sep 2024 - 21:31

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan keterangan pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemanfaatan data KUMKM dengan tema "Pemanfaatan Data dan Glorifikasi SIDT-KUMKM sebagai Sumber Satu Data KUMKM Indonesia" di Seminyak, Kabupaten Badung,--

Data yang dimaksud mencakup informasi identitas usaha, karakteristik usaha, sumber daya manusia, proses produksi, pemasaran, dan status keuangan. Dengan data yang akurat, pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pembinaan, memantau perkembangan bisnis UMKM, dan menganalisis dampak kebijakan secara lebih baik.

"Jangan membuat program tanpa berbasis data. Kita sering kali membuat program yang tidak relevan, padahal kita sedang bersiap menuju Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada 2045," kata Teten.

Teten menambahkan, jika UMKM di Indonesia mampu tumbuh dan meningkatkan daya saing, sektor ini berpotensi besar untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.

"Saat ini, 97 persen lapangan kerja disediakan oleh UMKM. Tanpa peningkatan kualitas, sulit membayangkan akan ada peningkatan ekonomi per kapita dalam 20 tahun ke depan," tegasnya.

Dengan demikian, Teten menekankan bahwa penguatan data dan peningkatan daya saing UMKM merupakan kunci dalam mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045. (ant)

kemenkop ukm: 95 persen umkm masih belum kompetitif, menteri teten ungkap penyebabnya                            belitongekspres.com - kementerian koperasi dan ukm mengungkapkan bahwa 95 persen dari belasan juta usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di indonesia masih belum kompetitif dan lebih fokus pada bertahan hidup dengan kondisi yang ada.
"sebagian besar umkm yang ada saat ini, sekitar 95 persen, adalah usaha mikro yang belum kompetitif dan belum memanfaatkan teknologi canggih. 
mereka lebih beroperasi di ekonomi subsisten, yang fokusnya lebih pada bertahan hidup," kata menteri koperasi dan ukm, teten masduki, di seminyak, kabupaten badung, bali, pada hari selasa.
dalam acara rapat koordinasi nasional pemanfaatan data kumkm dengan tema "pemanfaatan data dan glorifikasi sidt-kumkm sebagai sumber satu data kumkm indonesia," teten menyoroti bahwa banyak umkm yang produknya hanya untuk pasar lokal masih belum memanfaatkan teknologi produksi modern dan belum memiliki akses yang memadai terhadap pembiayaan.
menurut teten, beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kualitas produk yang rendah, kurangnya akses terhadap teknologi, serta kendala dalam pembiayaan.
baca juga:anggaran 2025 lebih sedikit, menteri bumn minta tambah
baca juga:mendobrak batas kontinental: hlf-msp 2024 bali jadi momentum transformasi indonesia-afrika
teten juga memaparkan data dari sistem informasi data tunggal (sidt) kumkm yang menunjukkan bahwa ada total 13.398.605 umkm di indonesia. sebaran umkm tersebut meliputi 6,19 juta (46,20 persen) di pulau jawa, 3,66 juta (27,30 persen) di sumatera, 1,08 juta (8,07 persen) di bali dan nusa tenggara, 701.790 (5,24 persen) di kalimantan, 1,56 juta (11,66 persen) di sulawesi, dan 206.508 (1,54 persen) di maluku dan papua.
meskipun data ini menunjukkan potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja di sektor umkm, teten juga mengakui bahwa data tersebut perlu terus diperbarui dan diverifikasi. 
ia menekankan pentingnya keakuratan data, terutama setelah menemukan ketidaksesuaian antara data perizinan di badan koordinasi penanaman modal (bkpm) dan kondisi riil di lapangan.
untuk itu, teten meminta lebih dari 600 pegawai, termasuk kepala dinas yang menangani koperasi dan ukm dari 455 kabupaten/kota serta perwakilan dari 23 kementerian/lembaga se-indonesia, untuk memperbarui data umkm secara rutin.
baca juga:ptk sabet 3 penghargaan di grc & performance excellence award 2024
baca juga:tampang mirip vario: kawasaki luncurkan brusky 125, akankah masuk ke indonesia?
"data ini sangat penting sebagai dasar untuk menyusun program pembangunan koperasi dan umkm yang tepat sasaran, terukur, dan akuntabel," ujarnya.
data yang dimaksud mencakup informasi identitas usaha, karakteristik usaha, sumber daya manusia, proses produksi, pemasaran, dan status keuangan. dengan data yang akurat, pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan umkm yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pembinaan, memantau perkembangan bisnis umkm, dan menganalisis dampak kebijakan secara lebih baik.
"jangan membuat program tanpa berbasis data. kita sering kali membuat program yang tidak relevan, padahal kita sedang bersiap menuju indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada 2045," kata teten.
teten menambahkan, jika umkm di indonesia mampu tumbuh dan meningkatkan daya saing, sektor ini berpotensi besar untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.
baca juga:yuguo indonesia e-commerce exhibition 2024: peluang bisnis baru untuk umkm di era e-commerce
baca juga:umkm sumbang 60,51 persen pdb, jadi penopang ekonomi nasional
"saat ini, 97 persen lapangan kerja disediakan oleh umkm. tanpa peningkatan kualitas, sulit membayangkan akan ada peningkatan ekonomi per kapita dalam 20 tahun ke depan," tegasnya.
dengan demikian, teten menekankan bahwa penguatan data dan peningkatan daya saing umkm merupakan kunci dalam mencapai visi indonesia sebagai negara maju pada 2045. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 4 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan