Anggaran Pembangunan IKN 2024 Meningkat Jadi Rp42,5 Triliun, Fokus pada Kualitas Infrastruktur

BELITONGEKSPRES.COM - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengungkapkan bahwa anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1,9 triliun menjadi Rp42,5 triliun. Penambahan ini diperlukan untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur di IKN.

Awalnya, menurut laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024, anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk pembangunan IKN adalah Rp40,6 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, ditemukan beberapa area yang membutuhkan penguatan infrastruktur, terutama bangunan dan jalan tol, sehingga anggaran perlu ditambah.

“Penambahan ini terutama ditujukan untuk memenuhi standar kualitas bangunan, termasuk jalan tol. Saat pelaksanaan di lapangan, ada beberapa area yang memerlukan penguatan infrastruktur, baik bangunan maupun jalan tol, sehingga membutuhkan tambahan anggaran,” jelas Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Selasa.

Isa juga merinci bahwa beberapa proyek infrastruktur dikebut penyelesaiannya tahun ini, seperti perbaikan sarana sekolah dan fasilitas puskesmas di IKN. Pembangunan ini penting untuk mendukung proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

BACA JUGA:Jokowi Kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

BACA JUGA:Ketua DPP Golkar Sebut Penentuan Plt Ketua Umum Ditentukan Tanpa Voting

“Selain itu, kami juga melakukan upaya peningkatan kualitas dan perbaikan sarana dan prasarana agar siap menghadapi kedatangan ASN pada tahun ini,” tambahnya.

Data APBN KiTa menunjukkan bahwa anggaran untuk IKN terus meningkat sepanjang tahun ini. Pada Februari, pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp39,3 triliun, lalu naik menjadi Rp39,6 triliun pada Maret, Rp39,8 triliun pada April, dan Rp40,6 triliun pada Mei.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa hingga Juli 2024, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp11,2 triliun, atau sekitar 26,4 persen dari pagu anggaran Rp42,5 triliun yang ditetapkan untuk tahun ini.

“Realisasi anggaran memang baru Rp11,2 triliun dari pagu Rp42,5 triliun untuk 2024. Namun, ini bukan berarti belanja hanya akan mencapai angka tersebut, karena biasanya terjadi percepatan pencairan anggaran di kuartal ketiga dan keempat tahun ini,” ujar Sri Mulyani.

BACA JUGA:Kejagung Tambah Tersangka Baru Korupsi Timah di Babel, Mantan Plt Kepala Dinas ESDM Kembali Terseret

BACA JUGA:Anggaran HUT ke-79 RI di IKN Meningkat Jadi Rp87 Miliar, Kemenkeu Ungkap Alasannya

Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani sekitar 108 kontrak pembangunan dengan nilai total Rp84,2 triliun, meskipun pembayarannya belum sepenuhnya terserap.

“Pak Basuki (Menteri PUPR) mengatakan sudah ada 108 paket proyek senilai Rp84,2 triliun yang telah dikontrakkan. Namun, kontrak tersebut tidak berarti dana langsung cair karena pembayaran dilakukan berdasarkan progres yang sudah dicapai atau sesuai termin kontrak,” jelasnya.