Ketua DPP Golkar Sebut Penentuan Plt Ketua Umum Ditentukan Tanpa Voting

BELITONGEKSPRES.COM - Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, menegaskan bahwa tidak akan ada proses voting untuk menentukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum partai setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Meutya menjelaskan bahwa penentuan Plt Ketum Golkar akan dilakukan melalui rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB pada Selasa, 13 Agustus, di kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat.

“Tidak perlu ada voting untuk pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno yang rencananya akan digelar Selasa, 13 Agustus,” ujar Meutya kepada media, Selasa, 13 Agustus.

Sebagai Ketua Komisi I DPR RI, Meutya menganjurkan agar para Wakil Ketua Umum bisa berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama dalam menentukan Plt Ketum. Dengan demikian, rapat pleno diharapkan berlangsung dalam suasana yang kondusif.

BACA JUGA:Kejagung Tambah Tersangka Baru Korupsi Timah di Babel, Mantan Plt Kepala Dinas ESDM Kembali Terseret

BACA JUGA:Anggaran HUT ke-79 RI di IKN Meningkat Jadi Rp87 Miliar, Kemenkeu Ungkap Alasannya

Meutya juga mengakui bahwa para kader Partai Golkar masih terkejut dengan keputusan mendadak yang diambil oleh Airlangga Hartarto. 

Untuk menjaga kekompakan di antara kader, dia menekankan pentingnya menghindari voting dan mendorong cara-cara yang bermartabat dalam proses pemilihan.

“Para kader masih terkejut dengan keputusan Ketum. Jangan memaksa untuk voting, agar para calon yang berkontestasi tetap menjaga martabat,” tegas Meutya.

Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus. 

BACA JUGA:Jaksa Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi Dana Covid-19 di Aceh

BACA JUGA:Polisi Temukan 5 Video, Audrey Davis Ngaku Tidak Mengetahui Dirinya Sedang Direkam

Dia menyatakan bahwa keputusannya didasarkan pada keinginan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan menciptakan suasana yang stabil serta kondusif selama masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan bahwa pengunduran dirinya efektif mulai Sabtu, 10 Agustus malam. Selanjutnya, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan AD/ART partai untuk menunjuk pengganti Airlangga.