Menjaga Keberlanjutan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

Pemulung memikul botol plastik di area perlintasan kereta api Palmerah-Tanah Abang, Jakarta, Jumat (5/1/2024). Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp79,19 triliun pada 2024 atau lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar R--

BACA JUGA:Menyimpan Emas Pilihan Strategis bagi Entitas Bisnis

Dengan adanya bantuan sosial ini, daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin dapat tetap terjaga di tengah kenaikan harga beberapa komoditas pokok.

Seperti kita ketahui, harga beberapa komoditas pokok pada Maret 2024 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, seperti misalnya beras naik 20,07 persen, telur ayam ras naik 11,56 persen, cabai merah naik 45,94 persen, dan gula pasir naik 18,41 persen.

Kenaikan harga-harga ini tentu memberikan tambahan beban bagi masyarakat miskin. Bagaimana tidak? Pendapatan yang dimiliki oleh orang miskin tentu sebagian besarnya dihabiskan untuk membeli kebutuhan pokok tersebut. Oleh karena itu, ketika harga kebutuhan pokok tersebut naik, maka beban mereka pun semakin berat.

Lebih lanjut lagi, adanya kenaikan harga tersebut juga mendorong naiknya garis kemiskinan Maret 2024 yang meningkat sebesar 5,90 persen dibanding garis kemiskinan Maret 2023. Pasalnya, dalam penghitungan garis kemiskinan, selain melihat garis kemiskinan di periode sebelumnya, juga mempertimbangkan perubahan harga (inflasi/deflasi).

BACA JUGA:Gibran, dari Solo untuk Indonesia

Garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp582.932,00 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp550.458,00 per kapita per bulan.

Penurunan kemiskinan pada Maret 2024 ini patut diapresiasi. Namun, berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan tetap harus ditingkatkan. Untuk mendukung keberlanjutan pengurangan kemiskinan, investasi dalam infrastruktur dasar di pedesaan dan perkotaan juga harus diperkuat.

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan akses ke listrik serta air bersih, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat miskin. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang sering kali terabaikan.

Lebih jauh lagi, pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja harus menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dapat membantu masyarakat miskin memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi lebih aktif dalam perekonomian.

BACA JUGA:Penembakan Donald Trump Jadi Alarm Demokrasi Indonesia

Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu didorong. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan manajemen bisnis, serta fasilitasi akses ke pasar bagi produk-produk UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Terakhir, perlindungan sosial yang komprehensif harus terus ditingkatkan. Selain program bantuan sosial yang sudah berjalan, perlu ada sistem perlindungan yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat saat menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Sistem ini harus mampu memberikan bantuan cepat dan tepat sasaran untuk mencegah masyarakat jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. (ant)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan