Revisi RUU Keimigrasian Menjawab Tantangan dan Kebutuhan Masa Depan

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 21 Jul 2024 - 21:28

Rapat Dengar Pendapat Publik untuk membahas perubahan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Selatan (Ist)--

revisi ruu keimigrasian menjawab tantangan dan kebutuhan masa depan                            jakarta, belitongekspres.com - direktorat jenderal imigrasi baru-baru ini menyelenggarakan rapat dengar pendapat publik untuk membahas perubahan terhadap rancangan undang-undang (ruu) nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. 
acara ini dilaksanakan pada tanggal 15 juli di hotel ayana midplaza, jakarta selatan, sebagai bagian dari implementasi pasal 90 dan 96 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang mengharuskan adanya partisipasi publik dalam setiap pembuatan undang-undang.
berbagai perwakilan dari kementerian, lembaga, akademisi, serta masyarakat umum turut hadir, termasuk komunitas seperti himpunan keluarga antar negara, indonesia diaspora network, aliansi pelangi antar bangsa, dan perkumpulan perkawinan campuran indonesia.
direktur jenderal imigrasi, silmy karim, menekankan pentingnya pembaruan regulasi keimigrasian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika keimigrasian saat ini dan di masa depan. 
baca juga:eazy passport imigrasi tanjungpandan, warga desa gantung dapat kemudahan pembuatan paspor 
baca juga:tegas! imigrasi deportasi sekaligus cekal 13 wna taiwan pelaku kejahatan berat
"kita perlu regulasi keimigrasian yang baru, yang tidak hanya dapat menjawab tantangan masa kini tetapi juga dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan," ujar silmy.
ahli hukum tata negara dari universitas muslim indonesia, fahri bachmid, juga berpendapat bahwa undang-undang harus mampu mengakomodasi visi negara setidaknya selama 20 tahun ke depan. 
"pada saat undang-undang 6/2011 dibentuk, kompleksitas tugas-fungsi imigrasi di masa kini belum dapat diantisipasi," jelas fahri.
selain fahri, hadir pula pengamat kebijakan agus pambagio, akademisi dari universitas indonesia surjadi, akademisi dari universitas gadjah mada ardianto budi, serta akademisi dari universitas brawijaya dias satria. 
mereka membahas perubahan ruu keimigrasian yang meliputi enam pasal, termasuk pencegahan dan penangkalan, masa berlaku izin masuk kembali dari izin tinggal tetap, serta sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
baca juga: kasus melonjak, imigrasi deportasi 1.165 wna selama semester pertama 2024
baca juga:imigrasi tanjungpandan layani 44 paspor selama belitung expo 2024
agus pambagio menyoroti kompleksitas tugas dan fungsi keimigrasian saat ini yang membutuhkan akselerasi dalam pengadaan sarana-prasarana penunjang dan pelaksanaannya. 
komentar ini disambut positif oleh masyarakat, termasuk analia dari perwakilan keluarga antar negara, yang menyampaikan keluhan mengenai kompleksitas administrasi dalam pengurusan pewarganegaraan.
ardianto dari universitas gadjah mada mengangkat kasus tewasnya petugas imigrasi di jakarta utara yang menjadi sorotan media beberapa waktu lalu. "fasilitas di kantor tersebut tidak memadai. revisi undang-undang ini diperlukan untuk pembuatan fasilitas keamanan yang menunjang fungsi imigrasi," ujar ardianto.
agus pambagio juga menyarankan agar petugas imigrasi diberikan pelatihan khusus dan diizinkan membawa senjata api karena risiko pekerjaan yang tinggi. 
baca juga:imigrasi tanjungpandan meraih stand terbaik kedua di pameran belitung expo 2024
baca juga:perkuat penegakan hukum, ditjen imigrasi dan jamintel tingkatkan kerjasama intelijen
"kita bisa melihat contoh dari instansi lain yang memberikan pelatihan khusus dan mempersenjatai petugasnya untuk tugas yang berpotensi bahaya. imigrasi seharusnya juga mendapatkan perizinan dan pelatihan yang sama untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali," jelas agus.
perwakilan dari kantor imigrasi atambua menambahkan pentingnya alat keamanan untuk melindungi petugas di lapangan yang berisiko tinggi. 
penggunaan alat keamanan ini diharapkan dapat memberikan manfaat keamanan dan keselamatan bagi petugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
menanggapi berbagai pendapat tersebut, direktur jenderal imigrasi, silmy karim menyatakan akan mempertimbangkan semua masukan dari pemangku kepentingan. 
"setelah mendengarkan saran dan masukan masyarakat, kami berharap revisi undang-undang ini dapat berjalan lancar sehingga kita bisa 'berlari' menjalankan tugas dengan payung hukum yang baru," tutup silmy.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 22 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan