Menkeu Ungkap Defisit APBN Rp 21,8 Triliun, Pendapatan Negara Turun dan Belanja Belanja Meningkat

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pendapatan negara yang menurun telah menyebabkan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp 21,8 triliun pada Mei 2024, setara dengan 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit ini terjadi seiring dengan penurunan pendapatan negara, sementara belanja negara mengalami pertumbuhan yang signifikan.

"Pencatatan defisit sebesar Rp 21,8 triliun atau setara dengan 0,10 persen dari PDB, ini terkait dengan kondisi penurunan pendapatan negara serta pertumbuhan belanja negara yang signifikan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa secara daring, pada Kamis, 27 Juni.

Ia menambahkan bahwa hingga Mei 2024, realisasi penerimaan negara secara keseluruhan mencapai Rp 1.123,5 triliun, yang merupakan 40,1 persen dari target APBN sebesar Rp 2.783,9 triliun. Ini menunjukkan penurunan penerimaan negara sebesar 7,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BACA JUGA:Sulit Dikejar, Polda Metro Jaya Ungkap Keberadaan Bandar Judi Online

BACA JUGA:Dampak Serangan Ransomware terhadap PDN, Kemenkominfo: Data Tak Bisa Dipulihkan

"Penerimaan pajak mencapai Rp 760,4 triliun, mengalami kontraksi sebesar 8,4 persen dibandingkan tahun lalu yang mencatatkan Rp 830 triliun, atau 8,4 persen dari target APBN," jelasnya.

Ini merupakan upaya normalisasi dan koreksi dalam pertumbuhan pendapatan negara, mengingat tahun sebelumnya terdapat pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi.

 Lebih Lanjut, Sri Mulyani Indrawati melanjutkan dengan menyampaikan realisasi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp 109,1 triliun, mengalami kontraksi sebesar 7,8 persen atau 3,4 persen dari target APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mengalami kontraksi sebesar 3,3 persen, mencapai 51,1 persen dari target tahun ini.

Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 1.145,3 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 14 persen atau 34,4 persen dari target belanja tahun ini. Belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 824,3 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 15,4 persen.

BACA JUGA:Terungkap, 5 Provinsi dengan Pemain Judi Online Terbanyak di Indonesia

BACA JUGA:Serangan Siber Ransomware PDN Belum Tuntas, Data BAIS TNI dan Inafis Polri Juga Bocor dan Dijual di Dark Web

"Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar 388,7 triliun, tumbuh 19,1 persen dibandingkan tahun lalu, serta belanja non Kementerian/Lembaga sebesar 435,6 triliun, tumbuh 12,2 persen dari tahun sebelumnya. Total belanja pemerintah pusat ini mencapai 3,4 persen dari alokasi belanja pemerintah pusat yang dianggarkan sebesar Rp 3.121,2 triliun," ujar Sri Mulyani.

Dana transfer ke daerah juga tercatat sebesar Rp 321 triliun, mencapai 37,4 persen dari alokasi transfer tahun ini atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,5 persen. Meskipun demikian, keseimbangan primer masih mengalami surplus sebesar Rp 184,2 triliun pada Mei 2024. Angka ini menunjukkan penurunan dari surplus tahun lalu yang mencapai Rp 390,1 triliun pada periode yang sama.